Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mulai 2027 sebagai upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah semakin terbatasnya lahan dan mahalnya harga properti di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan hunian vertikal menjadi solusi utama bagi kebutuhan perumahan di Jakarta. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah hampir tidak mungkin memiliki rumah tapak di pusat kota.
“Tidak mungkin masyarakat kelas bawah memiliki lahan di tengah kota. Karena itu, perumahan vertikal menjadi kata kunci,” ujar Pramono usai rapat APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemprov DKI telah mengusulkan pembangunan 11 rusunawa tersebut kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar masuk dalam Program 3 Juta Rumah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menyebut lokasi pembangunan tersebar di Jakarta Utara, Barat, dan Timur, di antaranya Muara Angke, Marunda, Komarudin, Rorotan, Cakung, Tongkol, Semper, Bojong Indah, dan Daan Mogot. Rusun itu diperuntukkan bagi peserta program penataan kota dan masyarakat umum sesuai ketentuan Pergub Nomor 111 Tahun 2024.
Meski demikian, rencana tersebut dihadapkan pada berbagai persoalan pengelolaan rusunawa yang masih terjadi. DPRKP mencatat tunggakan sewa mencapai puluhan miliar rupiah pada awal 2026. Selain itu, proses verifikasi penghuni dinilai lambat sehingga masih ditemukan unit kosong maupun praktik jual beli hak sewa dan pungutan liar.
Persoalan lain juga muncul dari kondisi fisik bangunan. Sejumlah klaster Rusun Marunda mengalami kerusakan struktur dan kebocoran dalam beberapa tahun terakhir hingga memaksa penghuni direlokasi. Audit BPK DKI pada 2024 juga menemukan minimnya perawatan berkala akibat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya sistem pengelolaan.
Lokasi sejumlah rusun yang berada di kawasan pinggiran seperti Marunda, Rorotan, dan Cakung turut menjadi tantangan karena biaya transportasi warga menuju pusat aktivitas masih relatif tinggi.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengingatkan agar pembangunan rusun tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Yang harus dibenahi adalah manajemen pasca-pembangunan, transparansi penetapan penghuni, serta integrasi dengan transportasi publik agar biaya hidup warga tetap terjangkau,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai kebutuhan hunian sewa terjangkau di Jakarta masih sangat besar. Menurutnya, rusun yang terhubung dengan layanan Transjakarta maupun KRL akan memiliki tingkat hunian yang tinggi.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan profesional agar kualitas bangunan tetap terjaga.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, dalam lima hingga tujuh tahun kualitas bangunan bisa menurun. Dibutuhkan badan pengelola yang profesional untuk merawat aset sekaligus mengelola sewa secara humanis,” ujarnya.
Pembangunan 11 rusunawa tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Namun, tanpa pembenahan tata kelola, pengelolaan penghuni, serta dukungan transportasi yang memadai, proyek ini dikhawatirkan hanya akan menambah beban sosial dan keuangan daerah di masa mendatang.*** (Artha Tidar)
