Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan mandatori campuran biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026.
Porsi minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) dalam solar naik dari 35% di B35 menjadi 50%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kebijakan ini memotong impor Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, menyerap CPO domestik, dan memangkas emisi karbon.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyatakan, B50 lolos uji teknis.
“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya, pada Mei lalu.
Sejatinya, realisasi B40 sepanjang 2025 mencapai 14,94 juta kiloliter dari alokasi 15,61 juta kiloliter, atau 95,67%. Saat berpindah ke B50, diproyeksi menggantikan 13-14 juta kiloliter solar impor per tahun.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, alokasi impor BBM 2025 masih 23,5 juta kiloliter. Artinya, B50 bisa memotong lebih dari separuh beban solar impor.
Dari sisi hulu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi _Crude Palm Oil_ (CPO) 2025 sekitar 57 juta ton.
Artinya, B50 akan menyerap tambahan 10-12 juta kiloliter setara CPO. Dampaknya harga tandan buah segar (TBS) petani lebih stabil saat harga CPO dunia turun.
Pengamat energi biogas dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Fabby Tumiwa, memberi catatan Senin 16 Juni 2026 dalam diskusi “B50 dan Transisi Energi”.
Menurutnya, B50 bagus untuk substitusi solar, tapi konsentrasi ke sawit berisiko. “Biodiesel berbasis _palm oil methyl ester_ (POME) memang paling siap karena pasokan CPO besar. Tapi kita punya potensi biogas dari limbah kelapa sawit, kotoran sapi, dan sampah organik yang belum disentuh. _Biomethane_ bisa jadi alternatif solar tanpa bersaing langsung dengan pangan,” katanya.
Fabby menyoroti jejak karbon _well-to-wheel_. Jika kebun sawit dibuka di lahan gambut, penghematan emisi B50 bisa hilang.
Ia mendorong pemerintah memasukkan biogas dan _biodiesel_ dari limbah non-pangan sebagai komponen bauran energi baru terbarukan (EBT) agar tidak tergantung satu komoditas.
Sementara itu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu memberi pendapatnya, pada Sabtu (13/6/2026), saat bedah tren otomotif.
Ia mewanti-wanti kompatibilitas mesin. “Biodiesel B50 lebih higroskopis, mudah menyerap air dan membentuk endapan. Filter, injektor, dan pompa bahan bakar pada mobil _Internal Combustion Engine_ (ICE) lama rawan mampat kalau tangki SPBU tidak bersih,” ujarnya.
Yannes menilai produsen Jepang dan Eropa sudah menyesuaikan mesin baru untuk B30-B50, tapi armada logistik dan angkutan umum berusia >10 tahun belum tentu siap.
Tanpa standar kualitas dan pengawasan di titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), klaim “aman untuk mesin”, malah bisa berbalik jadi biaya servis konsumen.
Sebagai gambaran, selisih harga biodiesel dari Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), masih menutup gap ke solar. Jika harga CPO global naik, diyakini beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun ikut naik.
B50 memang memberi tiga efek positif, yakni : impor solar dipangkas, CPO petani terserap, dan emisi dipotong. Tapi, dua risiko terbaru mengintai: kompatibilitas mesin armada lama dan volatilitas subsidi.
Tanpa logistik bersih dan diversifikasi ke biogas atau bahan baku non-pangan, maka “energi hijau” B50 bisa berakhir sebagai beban baru di jalanan.***
(Artha Tidar)
