Wartatrans.com, JAKARTA — Indonesia sesungguhnya bukan bangsa yang kekurangan orang pintar. Negeri ini memiliki insinyur-insinyur hebat, ilmuwan berkelas dunia, bahkan pernah membuktikan kemampuannya merancang dan mengembangkan pesawat terbang. Namun, ada satu persoalan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab: mengapa kemampuan teknologi yang begitu besar kerap berhenti di tengah jalan?
Apakah karena kekurangan modal, lemahnya keberanian politik, atau justru karena bangsa ini belum memiliki kecerdasan kolektif untuk menjaga karya anak negerinya sendiri?
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah pertemuan pada Selasa lalu dengan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Marsda TNI (Purn) Gita Amperiawan, beserta jajaran manajemen perusahaan.
Pertemuan yang difasilitasi sahabat Hemat Dwi Nuryanto tersebut bukan sekadar silaturahmi. Ada pembicaraan mengenai kemungkinan terobosan pembiayaan untuk memperkuat industri dirgantara nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekuitas dan modal produksi.
Salah satu gagasan yang dijajaki adalah pemanfaatan sumber pembiayaan dari dana off-ledger pada lembaga perbankan luar negeri, melalui skema antarlembaga atau lender-to-lender (L to L).
Tentu, gagasan semacam ini membutuhkan kajian mendalam, termasuk kepastian legalitas sumber dana, transparansi transaksi, kepatuhan terhadap regulasi keuangan, serta kelayakan struktur pembiayaannya.
Namun, setidaknya ada satu kesadaran penting: industri strategis nasional tidak boleh terus-menerus terjebak dalam keterbatasan modal ketika kemampuan teknologinya justru telah tersedia.
Ketika Indonesia Pernah Bermimpi Membuat Pesawat Jet
Dalam pertemuan tersebut, Agus Hasyim mengingatkan kembali sebuah episode penting dalam sejarah industri dirgantara Indonesia.
Pada penghujung dekade 1990-an, Indonesia pernah memiliki ambisi besar mengembangkan pesawat jet regional N2130, sebuah rancangan pesawat penumpang berkapasitas sekitar 120 orang yang digagas pada era kepemimpinan B.J. Habibie.
Proyek tersebut bukan sekadar mimpi di atas kertas. N2130 menjadi simbol keberanian Indonesia untuk melangkah dari penguasaan teknologi pesawat turboprop menuju pengembangan pesawat jet komersial.
Menurut penuturan Agus Hasyim, ketika itu bahkan muncul terobosan pembiayaan melalui partisipasi masyarakat atau crowdfunding.
Disebutkan bahwa dukungan pendanaan yang berhasil dihimpun mencapai sekitar 950 juta dolar AS dari kebutuhan proyek yang diperkirakan sebesar 2 miliar dolar AS.
Angka tersebut merupakan informasi yang disampaikan dalam pertemuan dan masih memerlukan penelusuran dokumen historis untuk memastikan bentuk komitmen serta realisasi pendanaannya.
Terlepas dari besaran angka itu, gagasan yang terkandung di dalamnya sangat menarik.
Bayangkan, masyarakat sebuah negara bersedia ikut membiayai pengembangan pesawat nasional. Bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, melainkan karena memiliki kebanggaan dan keyakinan terhadap kemampuan bangsanya sendiri.
Itulah nasionalisme yang diwujudkan melalui partisipasi ekonomi.
Reformasi dan Mimpi yang Terhenti
Sayangnya, sejarah kemudian bergerak ke arah berbeda. Krisis ekonomi 1997–1998 mengguncang Indonesia. Pergantian kekuasaan, tekanan fiskal, restrukturisasi ekonomi, dan perubahan prioritas pembangunan membuat banyak proyek strategis kehilangan dukungan.
Industri dirgantara menjadi salah satu sektor yang merasakan dampaknya. Program N2130 akhirnya tidak berlanjut.
Dalam pandangan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, penghentian proyek itu tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai akibat larangan langsung Dana Moneter Internasional (IMF).
Ada pula faktor perubahan kebijakan nasional, hilangnya kesinambungan politik industri, serta suasana reformasi yang cenderung menempatkan berbagai proyek era sebelumnya sebagai sesuatu yang harus ditinjau ulang, bahkan dihentikan.
Pandangan tersebut tentu perlu dibaca bersama dokumen sejarah dan kebijakan ekonomi pada masa itu agar tidak menyederhanakan persoalan.
Namun, pertanyaan mendasarnya tetap relevan. Mengapa pergantian rezim politik harus membuat cita-cita teknologi sebuah bangsa ikut berganti, bahkan mati?
Bukankah industri strategis seharusnya menjadi kepentingan nasional lintas pemerintahan?
Pesawat terbang tidak mengenal warna partai politik. Teknologi tidak semestinya menjadi korban persaingan kekuasaan.
Sebuah bangsa yang besar mestinya mampu membedakan antara mengoreksi kesalahan kebijakan dan menghancurkan kesinambungan pembangunan.
Kemandirian Tidak Cukup dengan Retorika
Kini, hampir tiga dekade setelah krisis tersebut, Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: sejauh mana kita sungguh-sungguh ingin mandiri dalam industri teknologi tinggi?
PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu aset strategis bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam industri penerbangan.
Kemampuan merancang, memproduksi, mengintegrasikan, dan merawat pesawat merupakan modal teknologi yang tidak dimiliki semua negara.
Tetapi kemampuan teknis saja tidak cukup. Industri pesawat membutuhkan pembiayaan jangka panjang, kepastian pasar, dukungan riset, kesinambungan kebijakan, serta keberanian pemerintah dan sektor keuangan untuk mengambil keputusan strategis.
Produksi pesawat tidak dapat diperlakukan seperti perdagangan barang konsumsi yang menuntut keuntungan dalam waktu singkat.
Siklus pengembangan dan produksinya panjang. Investasinya besar. Risiko teknologinya tinggi.
Karena itu, diperlukan ekosistem pembiayaan yang memahami karakter industri dirgantara.
Di sinilah pentingnya mencari berbagai alternatif pendanaan yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terobosan pembiayaan tidak harus selalu bergantung pada anggaran negara. Namun, inovasi finansial juga tidak boleh menjadi pintu masuk bagi transaksi yang tidak jelas asal-usul maupun pertanggungjawabannya.
Keberanian harus berjalan bersama kehati-hatian. Kita Punya Otak, tetapi Sudahkah Punya Kecerdasan Hati?
Ada satu hal yang barangkali lebih mendasar daripada persoalan modal. Indonesia tidak kekurangan kecerdasan intelektual.
Anak-anak bangsa telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Membuat pesawat bukan lagi sesuatu yang mustahil.
Yang justru perlu dipertanyakan adalah kemampuan kita membangun kesadaran bersama untuk mempertahankan dan mengembangkan pencapaian tersebut.
Kita sering bangga ketika seorang anak bangsa berhasil menciptakan sesuatu. Kita bertepuk tangan, mengibarkan bendera, dan menyebutnya sebagai prestasi nasional.
Namun, ketika karya itu membutuhkan dukungan berkelanjutan, kebanggaan tersebut sering menghilang.
Kita lebih mudah merayakan keberhasilan daripada merawat proses panjang yang melahirkannya.
Lebih mudah membeli teknologi dari luar negeri daripada membangun kesabaran untuk mengembangkan teknologi sendiri.
Padahal, kemandirian industri bukan sekadar persoalan harga sebuah produk. Di dalamnya terdapat penguasaan pengetahuan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan rantai pasok, dan martabat ekonomi sebuah bangsa.
Setiap pesawat yang dikembangkan sendiri bukan hanya kumpulan aluminium, mesin, kabel, dan perangkat elektronik.
Di dalamnya terdapat pekerjaan para insinyur, peneliti, teknisi, pekerja industri, serta harapan generasi berikutnya.
Jangan Biarkan Sejarah Terulang
Pertemuan dengan jajaran PT Dirgantara Indonesia itu setidaknya mengingatkan bahwa perjuangan membangun industri strategis belum selesai.
Kita memerlukan gagasan baru, sumber pembiayaan yang kredibel, keberanian mengambil keputusan, dan terutama kesadaran bahwa industri dirgantara adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
Pengalaman N2130 semestinya menjadi pelajaran berharga. Sebuah proyek teknologi nasional tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan seorang tokoh, kebijakan satu pemerintahan, atau semangat sesaat masyarakat.
Ia membutuhkan sistem yang mampu menjamin kesinambungan. Indonesia tidak harus mengulang persis ambisi masa lalu. Perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, dan persaingan industri penerbangan global telah berubah.
Namun, semangat untuk menguasai teknologi dan membangun kemandirian tidak boleh ikut terkubur bersama sejarah.
Barangkali persoalan terbesar bangsa ini bukan ketidakmampuan menciptakan pesawat, melainkan ketidakmampuan menjaga agar mimpi besar itu terus terbang.
Kita memiliki otak untuk merancang pesawat. Kita memiliki sumber daya manusia untuk memproduksinya. Kita bahkan memiliki sejarah keberanian untuk memulainya.
Yang masih harus kita bangun adalah kecerdasan hati: kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kekuasaan, kepentingan sesaat, dan ego sektoral.
Sebab pesawat tidak akan pernah terbang hanya dengan kebanggaan. Ia membutuhkan modal, kerja keras, kepercayaan, dan komitmen bersama.
Dan bangsa yang ingin terbang tinggi harus terlebih dahulu belajar untuk tidak terus-menerus mematahkan sayapnya sendiri.
Indonesia mampu membuat pesawat. Pertanyaannya, apakah kita cukup bijaksana untuk memastikan pesawat karya anak bangsa itu benar-benar bisa terbang?***
Jakarta – Oktober 2026
