Wartatrans.com, JAKARTA – Mantap, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sekitar 33 juta penumpang melintasi dua koridor penyeberangan utama, Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, sepanjang 2025.
Berdasarkan data operasional perusahaan, sekitar 20 juta penumpang tercatat pada lintasan Merak–Bakauheni dan 13 juta penumpang pada Ketapang–Gilimanuk.
Tingginya mobilitas tersebut mencerminkan peran strategis kedua jalur dalam mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik antara Jawa, Sumatra, dan Bali.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, besarnya pergerakan masyarakat pada kedua lintasan menjadi perhatian perusahaan dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk bukan sekadar jalur penghubung antarpulau, tetapi juga bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional. Setiap hari, masyarakat dan kendaraan logistik mengandalkan kedua lintasan ini, sehingga keandalan pelayanan menjadi prioritas kami,” urai Heru, Jumat (16/10/2026).
Secara nasional, jaringan penyeberangan yang dikelola ASDP mencatat lebih dari 46 juta penumpang sepanjang 2025, dengan cakupan operasional 27 cabang, 320 lintasan, 37 pelabuhan, dan 225 kapal.
Dari keseluruhan lintasan tersebut, sebanyak 229 merupakan lintasan perintis dan 91 lintasan komersial yang mendukung konektivitas antardaerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
Dia menjelaskan, pengelolaan penyeberangan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal, tetapi juga kesesuaian kapasitas kapal dan dermaga, kecepatan bongkar muat, pola kedatangan kendaraan, serta kondisi perairan.
Berbagai faktor tersebut menjadi perhatian dalam pengaturan operasional, terutama saat terjadi peningkatan trafik pada periode libur panjang dan hari besar keagamaan.
“Kelancaran penyeberangan membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan kendaraan di pelabuhan hingga proses bongkar muat kapal. Karena itu, kami melakukan evaluasi dan penyesuaian pola operasional agar pelayanan semakin efektif, dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa,” bebernya.
Dalam pelaksanaannya, pelayanan penyeberangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kewenangan masing-masing.
ASDP berperan sebagai operator kapal dan pengelola fasilitas pelabuhan, sedangkan pengaturan jadwal operasional kapal serta pengawasan keselamatan pelayaran berada dalam kewenangan otoritas terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) pada lintasan Ketapang–Gilimanuk.
“Koordinasi juga dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), kepolisian, dan pemerintah daerah untuk mendukung pengaturan arus kendaraan menuju pelabuhan,” ujar dia.
Selain pengelolaan trafik, kondisi cuaca dan perairan menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran.
Informasi dan peringatan dini cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk kecepatan angin dan tinggi gelombang, menjadi acuan bagi otoritas terkait dalam menentukan langkah operasional apabila kondisi perairan berpotensi memengaruhi keselamatan penyeberangan.
Di sisi pelayanan, ASDP telah mengembangkan fasilitas kapal dan pelabuhan, termasuk layanan kapal ekspres dan pelabuhan eksekutif di Merak–Bakauheni.
Sementara itu, pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, perusahaan melakukan evaluasi pola operasional, optimalisasi pemanfaatan dermaga, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran penyeberangan.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui pengembangan infrastruktur dermaga secara bertahap, dengan fokus awal pada Ponton Ketapang di Banyuwangi dan Dermaga II Gilimanuk di Bali.
Pengembangan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kapal dan fleksibilitas pengaturan operasional, sekaligus mendukung kesiapan layanan menghadapi periode peningkatan trafik penyeberangan.
“Bagi ASDP, konektivitas bukan hanya tentang menghubungkan pulau, tetapi juga memastikan masyarakat dan distribusi barang dapat terus bergerak. Komitmen inilah yang kami jaga bersama seluruh pemangku kepentingan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang aman, tertib, dan andal,” pungkas Heru. (omy)
