Wartatrans.com, JAKARTA — Belakangan ini setidaknya terlihat empat fenomena yang dapat dibaca sebagai gerakan politik atau opini publik yang berpotensi men-downgrade posisi Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, munculnya hasil survei SMRC yang menjadi bahan perbincangan mengenai tingkat kepuasan dan persepsi publik terhadap pemerintahan. Kedua, wacana pembentukan Kabinet Bayangan yang disebut-sebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.
Ketiga, munculnya simbol-simbol keresahan di ruang publik, termasuk kabar mengenai sejumlah mal di Jakarta yang dipagari. Keempat, perbincangan mengenai elektabilitas Dedi Mulyadi yang disebut berada di atas Prabowo Subianto dalam sejumlah pembacaan politik.
Keempat fenomena tersebut tentu tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai satu gerakan yang terkoordinasi. Masing-masing memiliki konteks, aktor, kepentingan, dan alasan yang berbeda. Namun, secara politik, semuanya layak dibaca sebagai bagian dari dinamika yang sedang mengitari pemerintahan Prabowo.
Dan dugaan saya, gerakan atau narasi tambahan masih mungkin bermunculan. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting bukanlah ikut larut dalam kegaduhan. Justru tugas kita adalah membersihkan hati.
Sebab, dari hati yang bersih, kita dapat melihat persoalan dengan lebih jernih. Kebenaran tidak membutuhkan kebisingan untuk menjadi terang. Ia akan menemukan jalannya sendiri ketika kita mampu memisahkan antara kritik, kepentingan politik, propaganda, fakta, dan sekadar persepsi.
Kekuasaan setelah Reformasi memang tidak lagi berada pada satu tangan. Indonesia membangun sistem dengan pembagian kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, media, masyarakat sipil, kekuatan ekonomi, serta berbagai kelompok kepentingan yang semuanya memiliki ruang dalam kehidupan berbangsa.
Karena itu, tidak semua kekuatan politik berada dalam satu garis kendali Presiden. Bahkan Presiden sekalipun tidak hidup dalam ruang politik yang steril dari kepentingan.
Di situlah demokrasi bekerja—sekaligus di situlah demokrasi menjadi rumit. Presiden harus berhadapan dengan kritik. Pemerintah harus siap diawasi. Masyarakat sipil memiliki hak untuk bersuara. Media mempunyai kewajiban melakukan kontrol. Partai politik memiliki kepentingan elektoral. Dan publik mempunyai hak untuk menilai.
Tetapi semua itu semestinya bergerak dalam satu koridor: kepentingan Indonesia. Jangan sampai perbedaan kepentingan politik berubah menjadi upaya melemahkan negara. Jangan pula kritik terhadap pemerintah ditafsirkan sebagai permusuhan terhadap bangsa. Begitu juga sebaliknya, jangan setiap kritik dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Kita membutuhkan kepala yang dingin dan hati yang bersih. Indonesia terlalu besar untuk dipertarungkan hanya melalui angka survei, elektabilitas, simbol pagar, atau narasi politik yang saling berbalas.
Kita membutuhkan energi yang lebih besar: membangun ekonomi, memperkuat pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, menjaga persatuan, serta memastikan negara hadir bagi rakyat.
Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintahannya harus diawasi, dikritik, dan dikawal agar bekerja sebaik-baiknya. Namun pada saat yang sama, stabilitas dan keberlanjutan bangsa juga harus menjadi kepentingan bersama.
Maka, di tengah berbagai tanda dan dinamika politik yang mulai bermunculan, mari tetap membaca keadaan dengan akal sehat.
Bersihkan hati. Jernihkan pikiran. Pegang kebenaran. Sebab ketika hati suci, kebenaran akan terlihat terang benderang.
Dan pada akhirnya, di atas semua kepentingan politik, ada satu kepentingan yang jauh lebih besar: Indonesia Jaya.***
