Wartatrans.com, TAKENGON — Dinamika birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi perhatian publik. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama meninggalkan jabatan, mengajukan pengunduran diri, pensiun dini, atau berpindah posisi.
Kasus terbaru datang dari Jauhari, ST. Ia dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah hanya kurang dari 24 jam setelah dilantik pada Rabu, 23 September 2026.
Sebelumnya, Jauhari merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam rotasi pejabat yang dilakukan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, ia ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Namun sehari setelah pelantikan, muncul kabar pengunduran dirinya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Ruslan Ramadhan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Jauhari.
“Sudah kita terima suratnya,” ujar Ruslan saat dikonfirmasi wartawan.
Meski demikian, BKPSDM belum langsung memproses permohonan tersebut. Menurut Ruslan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tengah untuk menentukan langkah administratif berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Jauhari ketika dikonfirmasi wartawan memberikan jawaban singkat. Ia menyebut telah mengajukan cuti berat dan meminta agar persoalan lebih lanjut dikonfirmasi kepada BKPSDM.
Dalam keterangan lainnya, Jauhari menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang membuatnya keberatan adalah penempatan dirinya di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian karena terjadi sangat cepat. Jauhari baru menerima amanah sebagai Kepala Dinas Pertanian, tetapi dalam hitungan kurang dari satu hari sudah muncul permohonan untuk meninggalkan jabatan tersebut.
Bukan Kasus Pertama
Kasus Jauhari tidak berdiri sendiri dalam dinamika birokrasi Aceh Tengah. Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Tengah, Sarwa Jalami, juga mengajukan pengunduran diri pada April 2026. Pengunduran tersebut dikonfirmasi oleh BKPSDM Aceh Tengah.
Di lingkungan pemerintahan daerah, persoalan pergantian pejabat juga pernah terjadi pada posisi Sekretaris Daerah. Mursyid diberitakan memilih pensiun dini pada 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Aceh Tengah, Iwan Ernis, tercatat mengundurkan diri pada Mei 2025 dengan alasan kondisi fisik dan kesehatan. Setelah itu, posisi tersebut diisi melalui penunjukan pelaksana tugas.
Artinya, apabila seluruh peristiwa tersebut ditempatkan dalam rentang waktu yang lebih panjang, publik melihat adanya cukup banyak perubahan pada jajaran pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Sejumlah pemberitaan juga menyebut adanya pejabat lain yang meninggalkan atau berganti posisi, termasuk pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan RSUD Datu Beru. Namun, status serta alasan masing-masing pejabat perlu dilihat berdasarkan keterangan resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Sembilan Pejabat Bergeser
Dinamika tersebut semakin terlihat setelah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan rotasi terhadap sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama pada 23 September 2026.
Rotasi tersebut mengubah sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Jauhari yang sebelumnya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pertanian. Sementara Nasrun Liwanza yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Dinas Pertanian dipindahkan menjadi Kepala Kesbangpol.
Perubahan tersebut menunjukkan adanya penataan cukup besar terhadap struktur pimpinan organisasi perangkat daerah.
Namun, munculnya pengunduran diri Jauhari sehari setelah rotasi membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada pergantian jabatan, tetapi juga pada mekanisme penempatan pejabat.
Soal Kompetensi dan Penempatan
Kasus Jauhari membuka pertanyaan mengenai kesesuaian antara kompetensi pejabat dan jabatan yang diberikan.
Apabila seorang pejabat merasa latar belakang keahliannya tidak sesuai dengan bidang tugas yang dipercayakan kepadanya, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut pergantian personal.
Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana proses penempatan pejabat dilakukan.
Apalagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam berbagai proses pengisian jabatan pimpinan tinggi sebelumnya menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Sistem merit pada dasarnya menempatkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai bagian penting dalam pengelolaan ASN.
Karena itu, kasus Jauhari menjadi momentum untuk melihat kembali apakah proses rotasi dan mutasi pejabat di Aceh Tengah telah benar-benar mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi individu dan kebutuhan organisasi.
Ada Apa dengan Birokrasi Aceh Tengah?
Rentetan pergantian, pengunduran diri, pensiun dini dan perpindahan pejabat strategis tentu tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tanda adanya persoalan internal pemerintahan.
Setiap kasus memiliki latar belakang berbeda. Ada pejabat yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Ada yang memilih pensiun dini. Ada pula kasus terbaru yang berkaitan dengan persoalan kesesuaian bidang keahlian.
Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengenai keseluruhan dinamika tersebut.
Pertanyaan publik bukan semata-mata siapa yang mundur dan siapa yang menggantikan.
Yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut mampu menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan dan memastikan setiap organisasi perangkat daerah dipimpin oleh pejabat yang memiliki kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sebab birokrasi bukan sekadar susunan kursi dan nama dalam struktur organisasi.
Di balik setiap pergantian pejabat terdapat program pemerintah, pelayanan masyarakat, anggaran, target pembangunan dan kepentingan publik yang harus tetap berjalan.
Kasus Jauhari, yang terjadi hanya sehari setelah pelantikan, menjadi titik perhatian terbaru dari dinamika tersebut.
Kini publik Aceh Tengah menunggu penjelasan resmi: apakah rentetan perubahan pejabat ini semata-mata bagian dari penataan birokrasi, atau terdapat persoalan lain yang perlu dijelaskan kepada masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan itu berada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan para pejabat terkait.
Yang jelas, dinamika birokrasi Aceh Tengah sepanjang 2026 telah menjadi perhatian publik dan layak mendapat penjelasan terbuka, terutama menyangkut alasan pergantian, mekanisme penempatan, kesesuaian kompetensi serta kesinambungan pelayanan pemerintahan.*** (Jasa)
