Wartatrans.com, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemarau panjang 2026 yang telah memicu kekeringan hidrologis di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. Haji Fikri saat ini bertugas di Komisi IV yang membidangi urusan pembangunan, serta sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut Haji Fikri, kondisi yang terjadi saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena musiman biasa. Penurunan debit sungai, situ, waduk, serta mengeringnya sejumlah sumber mata air dan sumur warga merupakan indikator bahwa kekeringan hidrologis telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kemarau panjang bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujar Haji Fikri. Senin (2/8/2026).
Ia menjelaskan, kekeringan hidrologis terjadi ketika tinggi muka air di sungai, danau, waduk, maupun cadangan air tanah mengalami penurunan drastis akibat curah hujan yang berada di bawah normal dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut dapat diperparah oleh fenomena iklim seperti El Niño, sehingga pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat langkah mitigasi sejak awal.
Berdasarkan data penanganan bencana, hingga akhir Juli 2026 krisis air bersih di Kabupaten Bogor telah berdampak pada sekitar 140.724 jiwa yang tersebar di 28 kecamatan dan 104 desa/kelurahan. BPBD Kabupaten Bogor juga telah mendistribusikan sekitar 1.142.000 liter air bersih ke 267 titik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wilayah yang mengalami dampak cukup berat antara lain Kecamatan Kemang, Leuwisadeng, Babakan Madang, dan Gunung Sindur.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, H. Fikri mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, BPBD, dinas teknis, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan kekeringan. Langkah yang perlu diprioritaskan antara lain pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan cadangan air bersih, optimalisasi distribusi air bersih, rehabilitasi daerah resapan, serta perlindungan sumber-sumber mata air.
Di sektor pertanian, Haji Fikri meminta agar pengelolaan jaringan irigasi dioptimalkan dan pola tanam disesuaikan dengan kondisi musim agar produktivitas pertanian tetap terjaga.
“Jangan sampai kekurangan air menyebabkan gagal tanam atau menurunkan hasil panen. Ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain mendorong langkah pemerintah, Haji Fikri juga mengajak masyarakat membudayakan penggunaan air secara hemat, memanfaatkan penampungan air hujan, menjaga kelestarian lingkungan, dan melakukan penghijauan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air.
“Gotong royong adalah kunci. Pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat harus bergerak bersama menghadapi potensi kekeringan ini. Dengan persiapan yang baik, insya Allah dampak kemarau panjang dapat kita hadapi secara lebih baik,” tutup Haji Fikri.
Ia berharap kemarau panjang tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa menjaga sumber daya air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat demi menjamin ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan Kabupaten Bogor di masa mendatang.*** (Dull)
