Wartatrans.com, BOGOR — Persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan Kabupaten Bogor. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor pada 2026 berada di angka sekitar 6,26 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 400 ribu jiwa dari total penduduk yang mendekati 6 juta jiwa.
Angka tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat berada di atas 8 persen. Namun, jumlah masyarakat miskin yang masih cukup besar menjadi perhatian bersama karena membutuhkan strategi penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos, saat dihubungi warta Trans, Jumat (11/10/2026).
Haji Fikri yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan harus terus dikawal dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Penurunan angka kemiskinan tentu menjadi capaian yang harus diapresiasi, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada ratusan ribu masyarakat yang membutuhkan perhatian serius agar mereka dapat keluar dari kondisi rentan dan memiliki kehidupan yang lebih mandiri,” ujar Haji Fikri.
Menurutnya, kemiskinan saat ini memiliki tantangan yang semakin kompleks. Selain faktor ekonomi seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan akses usaha, muncul persoalan baru yang turut memperburuk kondisi ekonomi keluarga, yaitu jeratan judi online dan pinjaman online ilegal.
“Judi online dan pinjaman online menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan kondisi ekonomi keluarga. Masyarakat yang seharusnya menggunakan pendapatan untuk kebutuhan pokok justru terbebani oleh utang akibat keputusan finansial yang tidak tepat,” jelasnya.
Ia menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri antarinstansi. Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu. Data harus akurat, program harus tepat sasaran, dan setiap keluarga miskin harus mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Dorong Penguatan Data dan Program Berbasis Keluarga
Haji Fikri mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus memperkuat validasi data kemiskinan hingga tingkat keluarga. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan dan program pemberdayaan tidak salah sasaran.
“Data kemiskinan harus terus diperbarui karena kondisi masyarakat bisa berubah. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi tidak mendapatkan perhatian, sementara bantuan justru tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan lebih banyak diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta akses permodalan yang sehat.
Program terpadu seperti penanganan kemiskinan ekstrem berbasis wilayah dan keluarga, termasuk upaya yang dilakukan melalui program percepatan pengentasan kemiskinan di sejumlah kantong kemiskinan, menurutnya harus terus diperkuat dengan evaluasi yang jelas.
Haji Fikri menegaskan bahwa solusi jangka panjang dari persoalan kemiskinan adalah menciptakan masyarakat yang produktif dan memiliki sumber pendapatan yang stabil.
“Bantuan sosial sifatnya membantu kebutuhan hari ini, tetapi pemberdayaan ekonomi adalah jalan keluar untuk masa depan. Masyarakat harus diberikan peluang untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidupnya,” ungkapnya.
Ia berharap Kabupaten Bogor dengan potensi besar di sektor industri, pertanian, perdagangan, dan ekonomi kreatif mampu menjadi daerah yang semakin inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Target kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi memastikan masyarakat Bogor semakin sejahtera, mandiri, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkas Haji Fikri.*** (Dull)
