Wartatrans.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perkuat sinergi demi ketahanan operasi hulu migas nasional.
Keduanya, gelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Penyelarasan Kapal Lepas Pantai untuk Mendukung Ketahanan Operasi Hulu Migas Nasional” yang dirangkaikan dengan Kick Off Strategi Penyelarasan Kebutuhan Kapal dalam Mendukung Operasi K3S.
Forum ini menjadi langkah awal membangun penyelarasan antara proyeksi kebutuhan kapal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan kesiapan armada nasional.
Penyelarasan ini bertujuan mendukung target pemerintah meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030 mendatang.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menegaskan, keberhasilan target produksi migas nasional tidak hanya bergantung pada kegiatan eksplorasi dan produksi.
‘Tetapi juga pada kesiapan armada kapal pendukung kegiatan lepas pantai nasional yang menjadi tulang punggung operasional di wilayah offshore atau lepas pantai,” ungkap Carmelita, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, program eksplorasi dan produksi pada kegiatan lepas pantai tetap membutuhkan kapal yang siap bekerja, baik dari kegiatan pengeboran, well intervention, hingga logistik laut.
“Karena itu, kesiapan kapal pendukung offshore nasional berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target produksi migas nasional,” ujarnya.
Saat ini terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama.
Salah satunya adalah belum adanya visibilitas kebutuhan kapal dalam jangka menengah dan panjang, sehingga pelaku usaha pelayaran kesulitan menyusun rencana investasi armada secara tepat.
Selain itu, sebagian armada nasional telah memasuki usia yang membutuhkan peremajaan.
“Namun sayangnya investasi kapal baru juga masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, karena belum didukung skema kontrak jangka panjang dan bunga bank yang kompetitif,” ucap dia.
Carmelita juga menegaskan pentingnya implementasi asas cabotage untuk menjaga kedaulatan bangsa.
Penerapannya katanya, perlu tetap diselaraskan dengan kebutuhan operasional hulu migas yang bersifat khusus agar kepentingan nasional dan kelancaran operasi dapat berjalan beriringan.
“Asas cabotage harus tetap dijaga karena menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa, sekaligus dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif,” imbuhnya.
Carmelita menambahkan, INSA berharap kapal-kapal penunjang kegiatan offshore nasional, khususnya yang dimiliki perusahaan dengan skala sedang, dapat memp
eroleh ruang keterlibatan yang lebih besar dalam mendukung operasi SKK Migas dan KKKS.
Saat ini, INSA memiliki sekitar 119 perusahaan anggota yang bergerak di sektor lepas pantai dan kapal khusus dengan pengalaman dan kapasitas yang siap mendukung kebutuhan industri hulu migas.
Dia menuturkan, FGD ini menjadi momentum penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai kondisi riil armada nasional, proyeksi kebutuhan kapal ke depan, serta membuat dokumen resmi sebagai rujukan penyusunan roadmap penguatan ekosistem pelayaran lepas pantai Indonesia.
Melalui kolaborasi yang erat antara SKK Migas, KKKS, pelaku usaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA, lembaga pembiayaan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, dirinya optimistis Indonesia mampu membangun industri kapal lepas pantai yang semakin kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan operasi hulu migas nasional dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. (omy)
