Menu ✖

Mode Gelap
H. Fikri Hudi Oktiarwan Dukung Penetapan UMP 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak: Upah Layak Adalah Martabat Pekerja PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah Clifford Ndandarmana Pastikan Aspirasi Masyarakat Fakfak Menjadi Prioritas Program 2027 ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant

ANJUNGAN

INSA dan SKK Migas Perkuat Sinergi

badge-check


 Carmelita Hartoto Perbesar

Carmelita Hartoto

Wartatrans.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perkuat sinergi demi ketahanan operasi hulu migas nasional.

Keduanya, gelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Penyelarasan Kapal Lepas Pantai untuk Mendukung Ketahanan Operasi Hulu Migas Nasional” yang dirangkaikan dengan Kick Off Strategi Penyelarasan Kebutuhan Kapal dalam Mendukung Operasi K3S.

Forum ini menjadi langkah awal membangun penyelarasan antara proyeksi kebutuhan kapal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan kesiapan armada nasional.

Penyelarasan ini bertujuan mendukung target pemerintah meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030 mendatang.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menegaskan, keberhasilan target produksi migas nasional tidak hanya bergantung pada kegiatan eksplorasi dan produksi.

‘Tetapi juga pada kesiapan armada kapal pendukung kegiatan lepas pantai nasional yang menjadi tulang punggung operasional di wilayah offshore atau lepas pantai,” ungkap Carmelita, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, program eksplorasi dan produksi pada kegiatan lepas pantai tetap membutuhkan kapal yang siap bekerja, baik dari kegiatan pengeboran, well intervention, hingga logistik laut.

“Karena itu, kesiapan kapal pendukung offshore nasional berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target produksi migas nasional,” ujarnya.

Saat ini terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama.

Salah satunya adalah belum adanya visibilitas kebutuhan kapal dalam jangka menengah dan panjang, sehingga pelaku usaha pelayaran kesulitan menyusun rencana investasi armada secara tepat.

Selain itu, sebagian armada nasional telah memasuki usia yang membutuhkan peremajaan.

“Namun sayangnya investasi kapal baru juga masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, karena belum didukung skema kontrak jangka panjang dan bunga bank yang kompetitif,” ucap dia.

Carmelita juga menegaskan pentingnya implementasi asas cabotage untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Penerapannya katanya, perlu tetap diselaraskan dengan kebutuhan operasional hulu migas yang bersifat khusus agar kepentingan nasional dan kelancaran operasi dapat berjalan beriringan.

“Asas cabotage harus tetap dijaga karena menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa, sekaligus dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif,” imbuhnya.

Carmelita menambahkan, INSA berharap kapal-kapal penunjang kegiatan offshore nasional, khususnya yang dimiliki perusahaan dengan skala sedang, dapat memp
eroleh ruang keterlibatan yang lebih besar dalam mendukung operasi SKK Migas dan KKKS.

Saat ini, INSA memiliki sekitar 119 perusahaan anggota yang bergerak di sektor lepas pantai dan kapal khusus dengan pengalaman dan kapasitas yang siap mendukung kebutuhan industri hulu migas.

Dia menuturkan, FGD ini menjadi momentum penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai kondisi riil armada nasional, proyeksi kebutuhan kapal ke depan, serta membuat dokumen resmi sebagai rujukan penyusunan roadmap penguatan ekosistem pelayaran lepas pantai Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara SKK Migas, KKKS, pelaku usaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA, lembaga pembiayaan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, dirinya optimistis Indonesia mampu membangun industri kapal lepas pantai yang semakin kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan operasi hulu migas nasional dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. (omy)

 

Baca Lainnya

PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah

19 November 2026 - 14:58 WIB

ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia

19 November 2026 - 13:50 WIB

ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali

19 November 2026 - 13:42 WIB

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Ditjen Hubla Tingkatkan Layanan Kepelabuhanan

19 November 2026 - 07:24 WIB

Monev untuk tingkatkan layanan kepelabuhanan

Pelindo Hadirkan Akses Air Bersih bagi Nelayan Buloa

19 November 2026 - 05:37 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan

18 November 2026 - 16:05 WIB

ABUPI Gelar Forum Koordinasi Asosiasi Maritim Jakarta-Jawa Barat, Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial

18 November 2026 - 12:54 WIB

Trending di ANJUNGAN