Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah memperluas akses pembiayaan rumah di tengah persoalan hunian Jakarta.
Hingga 10 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional mencapai 147.871 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp18,4 triliun.
“Hingga 10 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 147.871 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp18,4 triliun,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Perkembangan tersebut mengungkap potret kebijakan perumahan ketika Jakarta masih menghadapi persoalan kualitas hunian.
Sebanyak 848 rumah di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, dinyatakan tidak layak huni dan akan diperbaiki melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pemerintah sebelumnya menyiapkan bantuan untuk 500 rumah di Bukit Duri. Jumlah tersebut kemudian diperluas menjadi 848 rumah. Renovasi dijadwalkan mulai 25 September dan ditargetkan rampung pada 1 Desember 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau kawasan tersebut pada Sabtu (5/9/2026).
Ia menyebut Bukit Duri sebagai salah satu kawasan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Kenapa kita datang di sini? Saya tanya ke Pak Gubernur (Pramono Anung) daerah yang paling kumuh? Salah satunya di Bukit Duri dan saya harus hadir di tempat yang paling kumuh yang paling butuh bantuan,” ujar Maruarar.
Kasus Bukit Duri menjadi bagian dari persoalan hunian tidak layak di Jakarta. Untuk memperbaiki rumah yang sudah ditempati masyarakat, alokasi BSPS DKI Jakarta pada 2026 dinaikkan menjadi 10.300 unit dari 158 unit pada 2025.
Persoalan tersebut sejalan dengan perubahan fokus kebijakan perumahan DKI Jakarta.
Pemerintah provinsi tidak lagi hanya mengejar pengurangan housing backlog, tetapi meningkatkan persentase rumah layak huni.
“Kan targetnya DKI sekarang diubah nih dari housing backlog menjadi meningkatnya persentase rumah layak huni,” ujar Kabid Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Ledy Natalia dalam Rakerda REI DKI Jakarta 2026, Kamis (27/8/2026).
Dari 445 RW yang sebelumnya teridentifikasi sebagai kawasan kumuh, jumlahnya disebut telah menyusut menjadi 221 RW. Penanganannya dilakukan melalui perbaikan hunian, hunian vertikal, maupun konsolidasi tanah vertikal.
Sementara itu, realisasi FLPP tersebut merupakan bagian dari target penyaluran 350.000 unit rumah pada 2026. Pemerintah menyediakan pilihan jangka waktu pembiayaan hingga maksimal 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari perspektif properti, persoalan hunian tidak hanya soal jumlah unit. Kualitas bangunan, legalitas lahan, kemampuan membayar, lokasi, kepadatan kawasan, serta akses pekerjaan dan transportasi menentukan kelayakan rumah.
FLPP memperluas akses pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan BSPS menyasar rumah yang sudah ditempati tetapi membutuhkan perbaikan. Dua pendekatan tersebut membutuhkan instrumen kebijakan berbeda.
Menjelang lima abad Jakarta, tantangan perumahan bukan sekadar menambah jumlah rumah, tetapi memastikan hunian yang tersedia aman, layak, terjangkau, dan terhubung dengan aktivitas ekonomi serta transportasi kota. (Artha Tidar)
