Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah mempertegas arah transisi energi nasional dengan menempatkan kendaraan berbasis hidrogen (Fuel Cell Electric Vehicle/FCEV) dan kendaraan listrik berbasis baterai (Electric Vehicle/EV) sebagai teknologi yang saling melengkapi. Kebijakan tersebut diperkuat melalui peluncuran Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional untuk mempercepat dekarbonisasi sektor transportasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan EV menjadi pilihan utama untuk mobilitas harian dan jarak pendek, sedangkan FCEV diarahkan bagi angkutan logistik, bus, dan kendaraan yang menempuh perjalanan jarak jauh. Pembagian peran tersebut dinilai mampu memanfaatkan keunggulan masing-masing teknologi sehingga transisi energi berlangsung lebih efisien dan mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan saat peluncuran Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional, Selasa (21/7/2026), hidrogen dapat diproduksi dari kelebihan listrik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui proses elektrolisis. Energi yang sebelumnya terbuang pada siang hari kemudian disimpan sebagai hidrogen untuk dimanfaatkan kembali ketika kebutuhan listrik meningkat.
“Penggunaan hidrogen yang terintegrasi dengan PLTS membuat energi berlebih tidak terbuang, sekaligus menghemat penggunaan baterai dan mengikis ketergantungan pada pembangkit diesel di wilayah pelosok,” ujar Eniya.
Menurut dia, penerapan skema tersebut pada program dedieselisasi mampu memangkas biaya pembangkitan listrik dari sekitar US$1 per kWh menggunakan diesel menjadi sekitar US$0,25 per kWh melalui kombinasi energi surya dan hidrogen. Penurunan sekitar 75 persen itu menunjukkan hidrogen berpotensi menjadi solusi penyediaan energi yang lebih efisien, terutama di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada pembangkit diesel berbiaya tinggi.
Di sisi hilir, PT PLN (Persero) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan terus mengembangkan teknologi penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi dan metal hydride. Teknologi tersebut menjadi kunci pembangunan jaringan Hydrogen Refueling Station (HRS) karena menentukan keamanan, efisiensi distribusi, serta menekan kehilangan hidrogen selama proses penyimpanan dan pengangkutan.
Ketua Umum Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE) Agustan Hakri menyatakan dalam peluncuran Indonesia Hydrogen Roadmap pada Juni 2023 bahwa hidrogen hijau akan menjadi solusi bagi sektor yang sulit dielektrifikasi secara langsung, terutama transportasi berat, industri, dan penyimpanan energi jangka panjang. Berdasarkan peta jalan tersebut, kebutuhan hidrogen Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 1,8 juta ton pada 2022 menjadi 32,6 juta ton per tahun pada 2060.
Prospek tersebut sejalan dengan laporan Global Hydrogen Review 2026 dari International Energy Agency (IEA). Lembaga itu mencatat permintaan hidrogen dunia telah melampaui 100 juta ton pada 2025, sementara Asia Tenggara diproyeksikan menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan proyek hidrogen rendah emisi paling pesat. IEA juga mengingatkan bahwa biaya produksi, kepastian permintaan, regulasi, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat adopsi hidrogen bersih.
Apabila pembangunan infrastruktur, teknologi penyimpanan, dan rantai pasok berjalan sesuai peta jalan nasional, hidrogen berpotensi menekan konsumsi BBM, mengurangi impor energi, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan hidrogen di kawasan Asia Tenggara, langkah tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pusat pengembangan hidrogen hijau sekaligus pemain penting dalam industri energi bersih regional.*** (Artha Tidar)
