Wartatrans.com, JAKARTA – Perluasan layanan Transjabodetabek tidak lagi sekadar membuka rute baru antarkota penyangga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya bagian dari percepatan elektrifikasi angkutan umum dengan target sekitar 10.000 bus listrik beroperasi secara bertahap hingga 2029.
TransJakarta dan Transjabodetabek berada dalam satu sistem, tetapi memiliki fungsi berbeda. TransJakarta melayani mobilitas di dalam ibu kota melalui jaringan bus rapid transit (BRT), sedangkan Transjabodetabek merupakan perluasan layanan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Integrasi keduanya diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus memperluas akses transportasi publik di kawasan metropolitan.
Elektrifikasi armada dinilai membawa manfaat lingkungan sekaligus ekonomi. Kajian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menyebut penggunaan bus listrik mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Bagi Jakarta yang masih menghadapi persoalan polusi udara, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan angkutan umum.
Dari sisi ekonomi, TransJakarta memperkirakan satu unit bus listrik mampu menghemat subsidi bahan bakar minyak sekitar Rp302 juta per tahun. Biaya energi juga turun dari sekitar Rp3.400 menjadi Rp800 per kilometer, sedangkan biaya perawatan berkurang dari sekitar Rp5.400 menjadi Rp2.600 per kilometer. Selama sekitar 5,5 tahun, total efisiensi operasional diperkirakan mencapai Rp3,9 miliar per unit atau hampir setara harga pembelian satu bus listrik berukuran 12 meter.
Apabila target sekitar 10.000 bus listrik dapat direalisasikan, potensi penghematan subsidi BBM saja diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun per tahun. Nilai tersebut belum termasuk efisiensi biaya energi dan perawatan, serta manfaat ekonomi dari berkurangnya polusi udara, kemacetan, dan waktu tempuh masyarakat. Besarnya potensi penghematan itu menunjukkan bahwa elektrifikasi angkutan umum bukan hanya kebijakan lingkungan, tetapi juga investasi fiskal jangka panjang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, target tersebut masih menghadapi tantangan berupa penyediaan stasiun pengisian daya, kesiapan jaringan listrik, investasi armada, hingga keberlanjutan pendanaan. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, pada April 2026 mengingatkan agar target 10.000 bus listrik tidak berhenti sebagai wacana dan meminta pemerintah menyusun peta jalan yang jelas agar progresnya dapat diawasi publik.
Dalam forum diskusi di Jakarta, Rabu (15/4/2026), Spesialis Utama Transformasi dan Manajemen Perubahan TransJakarta, Gatot Indra Koswara, mengatakan implementasi bus listrik berukuran besar telah menunjukkan hasil positif. “Untuk bus besar 13 hingga 18 meter, kami sudah memiliki data implementasi bus listrik selama empat tahun dan hasilnya baik dari sisi performa, baterai, maupun capaian kilometernya,” ujarnya.
Masih pada kesempatan yang sama, Gatot menambahkan, “Satu unit bus listrik berpotensi menghemat subsidi BBM pemerintah hingga Rp302 juta per tahun.” Menurutnya, akumulasi efisiensi operasional selama masa layanan bahkan dapat menyamai harga pembelian satu unit bus listrik.
Pengalaman Singapura, Thailand, dan Malaysia menunjukkan elektrifikasi bus telah menjadi tren transportasi publik di Asia Tenggara. Dalam kajian yang dipublikasikan ITDP Indonesia pada Juli 2025, keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh jumlah armada, tetapi juga kualitas layanan, integrasi antarmoda, infrastruktur pengisian daya, dan kepastian pendanaan. Bagi Jakarta, keberhasilan program ini bukan semata diukur dari tercapainya target 10.000 bus listrik, melainkan dari kemampuannya menghadirkan transportasi publik yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menarik lebih banyak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi.*** (Artha Tidar)
