Wartatrans.com, JAKARTA – Sejumlah sekolah di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mulai menyediakan opsi pembayaran menggunakan QRIS dan dompet digital di kantin. Fenomena ini membuat anak sekolah dasar (SD) semakin akrab dengan transaksi digital, meski pemahaman mereka mengenai konsep dasar mengelola uang belum tentu berkembang secepat adopsi teknologi.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dirilis pada Mei 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 63 juta dengan 45,3 juta merchant. BI juga mencatat transaksi QRIS tumbuh 108,43 persen secara tahunan (year on year) pada April 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan pembayaran digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sisi pendidikan, kondisi ini menghadirkan tantangan karena literasi keuangan anak belum tentu berkembang secepat adopsi teknologi.
Dari perspektif ekonomi pendidikan, uang saku bukan lagi sekadar biaya membeli makanan atau alat tulis, tetapi menjadi media membentuk kebiasaan finansial yang akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun prioritas, menabung, serta memahami bahwa setiap rupiah merupakan hasil kerja yang memiliki nilai. Berbagai kajian ekonomi pendidikan juga menunjukkan kebiasaan mengelola uang sejak usia dini membantu membentuk kemampuan mengambil keputusan dan pengendalian diri pada masa dewasa.
Perencana keuangan sekaligus pendiri DNA Finance Indonesia, Aliyah Natasya, pada Juni 2026 mengatakan pendidikan keuangan perlu dimulai dari rumah melalui kebiasaan menyusun anggaran sederhana, mencatat pengeluaran, dan menabung. Senada, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Devy Nia Pradika, dalam webinar menjelang Hari Anak Nasional 2026 menegaskan literasi keuangan harus berjalan seiring dengan literasi digital agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
Peran sekolah menjadi semakin penting. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 66,46 persen, masih tertinggal dari indeks inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen. Karena itu, literasi keuangan tidak cukup diajarkan melalui teori, tetapi perlu dipraktikkan melalui pengelolaan uang saku, program menabung, koperasi, maupun kantin sekolah.
Pengalaman Singapura dapat menjadi pembelajaran. Melalui program POSB Smart Buddy, siswa diperkenalkan pada pembayaran digital dengan pengawasan orang tua sehingga pengeluaran mereka dapat dipantau dan dibatasi. Di saat yang sama, sekolah tetap mengajarkan literasi keuangan melalui pelajaran Matematika dan Character and Citizenship Education. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi pembayaran diposisikan sebagai sarana belajar, bukan tujuan pendidikan.
Jika digitalisasi pembayaran terus melaju tanpa diimbangi literasi keuangan, anak berisiko mahir bertransaksi, tetapi belum tentu bijak mengelola uang. Di sinilah peran sekolah dan keluarga menjadi penentu agar kemajuan teknologi benar-benar melahirkan generasi yang cakap finansial sejak usia sekolah dasar.*** (Artha Tidar)
