Wartatrans.com, BANDUNG – Eskalasi konflik yang tengah terjadi di kawasan Timur Tengah dan potensi gangguan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan biaya distribusi nasional dan menekan harga barang di dalam negeri.
Jalur ini dilalui sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia serta 20-25 persen perdagangan LNG global, sehingga setiap gangguan dapat mendorong kenaikan harga energi internasional.
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai dampak terhadap Indonesia akan terjadi melalui transmisi harga minyak global (Brent) ke harga solar domestik.
“Solar merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan, yang masih menjadi tulang punggung sistem logistik nasional,” ujarnya, Ahad (1/3/2026).
Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak global sebesar USD25 per barel berpotensi mendorong kenaikan harga keekonomian solar sekitar Rp750-2.000 per liter, tergantung kurs dan kebijakan penyesuaian harga.
Dalam skenario lebih berat dengan kenaikan hingga USD50 per barel, tekanan terhadap biaya distribusi dapat meningkat lebih signifikan.
Dengan asumsi komponen BBM mencapai sekitar 35-40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5-4 persen.
“Bila harga solar meningkat 20 persen, ongkos truk berpotensi naik 7-8 persen. Dalam skenario lebih berat, kenaikan solar 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos angkut hingga 10,5-12 persen,” kata Setijadi.
Rata-rata biaya logistik di Indonesia diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dengan kurang lebih separuhnya berasal dari transportasi jalan.
Kenaikan ongkos truk 7-8 persen berpotensi meningkatkan harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen.
“Bahkan dalam kondisi lebih ekstrem, kenaikan ongkos truk di atas 10 persen dapat mendorong kenaikan harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas bulky dan margin tipis seperti pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji,” ucapnya.
Risiko Inflasi Distribusi Nasional dan Langkah Mitigasi
Setijadi menegaskan bahwa struktur logistik Indonesia yang masih bertumpu pada transportasi jalan membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi.
Risiko terbesar adalah tekanan inflasi biaya distribusi, khususnya untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
“Industri berbasis impor bahan baku menghadapi risiko ganda: kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak dan peningkatan biaya distribusi domestik,” imbuhnya.
Sektor konstruksi dan UMKM juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin.
SCI menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif serta mempercepat diversifikasi energi.
Penguatan konektivitas multimoda, khususnya optimalisasi angkutan laut dan kereta api, menjadi krusial untuk menurunkan sensitivitas terhadap fluktuasi harga solar.
Dari sisi industri, diperlukan efisiensi rute distribusi, konsolidasi muatan, serta penerapan mekanisme penyesuaian biaya bahan bakar dalam kontrak logistik.
Hal itu karena bila tanpa reformasi struktural sistem logistik, setiap gejolak eksternal berisiko langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga domestik dan pelemahan daya beli masyarakat. (omy)
