Wartatrans.com, SUBULUSSALAM – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dikabarkan tengah mengalami defisit anggaran yang cukup serius. Situasi tersebut dinilai telah berdampak terhadap berbagai sektor pelayanan publik, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemko mengenai besaran defisit maupun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di tengah kondisi tersebut, sejumlah kalangan mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) DPRK Subulussalam yang disebut menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah daerah dan DPRK. Menurutnya, dalam kondisi keuangan yang sulit, seharusnya pemerintah dan legislatif lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Di saat kondisi keuangan daerah sedang defisit, tidak pantas jika anggaran besar justru digunakan untuk perjalanan dinas atau kunjungan kerja. Masyarakat ingin mengetahui dari mana sumber anggarannya dan apa manfaat nyata yang diperoleh daerah dari kegiatan tersebut,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemko Subulussalam membuka secara transparan besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan kerja, termasuk biaya perjalanan pejabat dan staf yang ikut mendampingi rombongan.
Selain itu, masyarakat berharap pemerintah segera menyampaikan kondisi riil keuangan daerah, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terganggu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Subulussalam maupun DPRK Subulussalam terkait besaran defisit anggaran, rincian biaya kunjungan kerja, serta upaya yang akan dilakukan untuk memulihkan kondisi keuangan daerah. Wartatrans.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.*** (Ipong)
