Wartatrans.com, JAKARTA — Integrasi teknologi digital dalam sektor transportasi publik dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dekarbonisasi nasional secara signifikan tanpa komitmen perluasan armada yang masif. Langkah korporasi raksasa aplikasi transportasi daring, Grab Indonesia, yang meluncurkan gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia, pada Senin (29/6/2026) di Jakarta, menjadi sorotan publik.
Acara peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memberikan apresiasi terhadap keterlibatan sektor swasta dalam memitigasi emisi karbon. Pemerintah memandang inovasi dari para pelaku mobilitas di lapangan dapat membantu percepatan pola konsumsi energi yang jauh lebih efisien bagi masyarakat urban.
Terkait hal ini, AHY menegaskan, “Bagi kami, transisi energi yang merangkul masyarakat membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan para pelaku mobilitas di lapangan.” Ia juga menambahkan, “Komitmen Grab untuk memperluas armada kendaraan listrik melalui gerakan ini menunjukkan bagaimana inovasi dapat membantu masyarakat beralih ke pola konsumsi energi yang lebih efisien.”
Namun, Direktur Eksekutif _Center of Economic and Law Studies_ (CELIOS), Bhima Yudhistira, dalam keterangannya pada Senin (29/6/2026), memandang inisiatif ini masih menghadapi tantangan struktural yang besar. Berdasarkan data sektoral, kontribusi emisi dari sektor transportasi darat di kawasan megapolitan menyumbang hingga 26 persen dari total polusi udara.
Skema rute efisien yang ditawarkan hanya mampu memangkas konsumsi energi sebesar 8 hingga 12 persen per perjalanan, sementara adopsi armada ramah lingkungan masih mandek di angka kurang dari 3 persen akibat beban biaya mandiri mitra. Kritik serupa juga datang dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung, yang memberikan pandangannya pada hari yang sama, terkait aspek regulasi dan insentif.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai penonton yang meresmikan seremonial korporasi, melainkan harus menerbitkan regulasi yang mengikat terkait kewajiban konversi armada bagi perusahaan aplikasi. Tanpa adanya skema subsidi silang yang jelas dari perusahaan kepada para mitra pengemudi, kampanye dengan label efisiensi energi ini dikhawatirkan hanya menjadi strategi pemasaran hijau atau greenwashing.
Menanggapi skeptisisme tersebut, _Chief Executive Officer_ (CEO) Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan jika keberlanjutan harus dimulai dari langkah kecil yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Ia menyatakan, “Grab percaya bahwa keberlanjutan akan memberikan dampak yang lebih besar ketika manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Melalui kampanye #KitaBijakBBM, perusahaan memperkenalkan tiga klaster layanan komparatif, yaitu _Smart Mobility_, _Efficient Cravings_, dan _Mindful Deliveries_ yang mengandalkan algoritma pengoptimalan rute terdekat.*** (Artha Tidar)
