Wartatrans.com, JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) mulai menerapkan penggunaan reader JakLingko untuk sejumlah kartu uang elektronik mulai Senin (12/10/2026).
Namun, perluasan akses pembayaran ini belum dengan sendirinya menunjukkan seberapa jauh integrasi perjalanan antarmoda telah dimanfaatkan penumpang.
Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Rendy Primartantyo Jumat (9/10/2026) mengatakan, pelanggan dapat menggunakan Mandiri e-money, BNI TapCash, BRI BRIZZI, BCA Flazz, JakCard Bank Jakarta, dan Kartu Multitrip Commuter Line pada reader JakLingko di gerbang penumpang stasiun.
“Mulai 12 Oktober 2026, pelanggan MRT Jakarta yang menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) yang dikeluarkan oleh bank seperti E-money Mandiri, TapCash BNI, BRIZZI BRI, Flazz BCA, JakCard Bank Jakarta, dan kartu multitrip commuterline (KMT) dapat melakukan tap di reader JakLingko yang tersedia di passenger gate stasiun,” kata Rendy.
Infrastruktur pembayaran JakLingko telah tersedia di 13 stasiun MRT Jakarta, dengan 186 reader dan 60 Balance Check Terminal (BCT).
Pada periode Januari 2025 hingga Agustus 2026, tercatat 40,86 juta perjalanan atau 51,10 persen dari total perjalanan pelanggan menggunakan Gate JakLingko.
Sementara itu, 5,82 juta perjalanan atau 7,28 persen menggunakan tarif integrasi. Kedua angka tersebut mengukur hal berbeda, sehingga penggunaan reader tidak dapat disamakan dengan pemanfaatan tarif integrasi.
Tarif integrasi maksimal Rp10.000 berlaku bagi perjalanan yang memenuhi ketentuan penggunaan lebih dari satu moda, yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta BRT dalam rentang tiga jam.
Dasar hukumnya adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal. Nomor ini sesuai dengan dokumen resmi JDIH Pemprov DKI Jakarta.
Persoalan integrasi juga mencakup kemudahan pengguna mengakses layanan melalui satu ekosistem.
Dalam diskusi Forum Konsumen Berdaya Indonesia di Jakarta, Rabu (7/10/2026), Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengkritik operator yang dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dalam pengembangan aplikasi.
“Satu integrasi yang nyata itu artinya hanya ada satu aplikasi atau satu kartu, bukan malah membebani pengguna dengan banyak aplikasi. Jika BUMD seperti Transjakarta, MRT, dan LRT membuat aplikasi sendiri-sendiri, ini memicu pemborosan memori smartphone masyarakat dan merusak konsep seamless integration,” tegas Deddy.
Artikel Transportasi Media yang melaporkan FGD tersebut juga menyebut sekitar 28 persen dari 1,6 juta perjalanan harian Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tercatat dalam sistem integrasi pembayaran.
Namun, rincian periode pengukuran, metodologi, dan cakupan transaksi tidak dijelaskan secara memadai. Angka itu karena itu belum dapat diperlakukan sebagai statistik resmi yang telah terverifikasi secara independen.
Bagi pengelola transportasi publik, perluasan kanal pembayaran merupakan kemajuan teknis, tetapi keberhasilan integrasi perlu diukur lebih luas.
Kemudahan berpindah moda, konsistensi informasi perjalanan, dan jumlah perjalanan lintas moda yang benar-benar memperoleh manfaat tarif integrasi menjadi indikator penting untuk menilai manfaatnya bagi pengguna. (Artha Tidar)
