Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan nilai penerbitan obligasi daerah menjadi Rp5,2 triliun untuk membiayai pengembangan LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
Kebijakan tersebut menjadi penanda perubahan pola pembiayaan infrastruktur daerah, dari yang selama ini bertumpu pada anggaran pemerintah menuju pemanfaatan dana dari investor melalui pasar modal.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, nilai obligasi dinaikkan dari rencana awal sekitar Rp3,5 triliun karena adanya tambahan kebutuhan pembiayaan proyek strategis, terutama pengembangan LRT Jakarta.
“Jakarta sebenarnya bisa menerbitkan sampai sekitar Rp20 triliun, tetapi kami memilih yang lebih konservatif. Yang penting kemampuan fiskal tetap terjaga dan proyek prioritas bisa berjalan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Melalui obligasi daerah, pemerintah menghimpun dana dari investor untuk membiayai proyek jangka panjang, kemudian mengembalikannya secara bertahap sesuai tenor yang telah ditetapkan. Skema ini berbeda dengan pembiayaan melalui APBD, yang bergantung pada kemampuan anggaran setiap tahun.
Selama ini, pembangunan transportasi massal di Indonesia umumnya mengandalkan APBN, APBD, pinjaman, maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Bila rencana tersebut terealisasi, Jakarta berpeluang menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia, yang berhasil menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek transportasi publik berskala besar.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai pembangunan LRT Fase 1C menjadi proyek yang paling sesuai menggunakan skema obligasi daerah karena memiliki potensi pengguna dan pendapatan.
“Dari kegiatan yang dipaparkan, yang paling sesuai adalah pembangunan LRT Fase 1C karena memiliki potensi pengguna dan pendapatan,” kata August usai pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, Jumat (31/7/2026).
Namun, penggunaan obligasi daerah juga membutuhkan mitigasi risiko. Pemerintah harus memastikan pembayaran pokok dan bunga obligasi tidak mengganggu pembiayaan layanan dasar, sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah keterlambatan pembangunan, kenaikan biaya proyek, serta tingkat penggunaan LRT setelah beroperasi.
Karena itu, kajian kelayakan, transparansi pengelolaan dana, dan pengawasan proyek menjadi faktor penting agar obligasi tidak berubah menjadi beban fiskal baru.
Bila seluruh tahapan mendapat persetujuan, Jakarta berpeluang menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek transportasi publik berskala besar.
Langkah ini dinilai dapat membuka babak baru pembiayaan infrastruktur daerah yang selama ini didominasi APBN, APBD, maupun pinjaman.
Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal, memenuhi kewajiban pembayaran obligasi tepat waktu, serta memastikan proyek LRT memberikan manfaat ekonomi dan layanan transportasi yang nyata bagi masyarakat. (Artha Tidar)
