Wartatrans.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaitkan pengolahan air laut menjadi air tawar dengan percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW).
Pramono menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM JAYA siap mengolah pasokan air laut maupun air payau untuk kebutuhan masyarakat.
“Untuk mengubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah Giant Sea Wall-nya segera dimulai,” kata Pramono di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan Pramono tersebut merespons usulan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin sehari sebelumnya. Saat ditemui usai peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026), Suhud meminta Pemprov DKI mengantisipasi kekurangan air akibat kemarau panjang dengan mempertimbangkan desalinasi.
“Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar. Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih,” ujar Suhud, Rabu (16/9/2026).
Namun, GSW tidak identik dengan instalasi desalinasi. Desalinasi merupakan proses pengolahan air laut menjadi air tawar, sedangkan GSW merupakan infrastruktur perlindungan pesisir yang dalam konsepnya juga mencakup waduk retensi.
PAM JAYA kini melayani sekitar 82 persen atau 8,9 juta jiwa, dengan target cakupan 100 persen pada 2029. Perluasan cakupan tersebut membuat ketersediaan sumber air baku menjadi bagian penting dari kapasitas layanan PAM JAYA.
Dari sisi ekonomi, pengalaman PAM JAYA di Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa teknologi tersebut memiliki konsekuensi biaya.
Angka Kepulauan Seribu tidak dapat langsung dipakai sebagai biaya proyek desalinasi Jakarta daratan.
Namun, data tersebut menunjukkan bahwa keputusan memperluas desalinasi akan membawa pertanyaan tentang kapasitas, investasi, biaya produksi, tarif, dan skema pembiayaan.
Di sisi lain, pembangunan GSW Pantura dirancang sepanjang sekitar 575 kilometer dalam 15 segmen.
Pemerintah membagi proyek tersebut agar pembangunan dapat dilakukan secara paralel, sementara Presiden Prabowo Subianto menyebut pelaksanaannya ditargetkan mulai awal 2027.
Dengan pernyataan Pramono tersebut, pembahasan berikutnya bukan lagi sekadar soal kebutuhan desalinasi, melainkan kelayakannya.
Bagi Jakarta, nilai ekonominya akan ditentukan kemampuan mengubah sumber air pesisir menjadi pasokan yang cukup, terjangkau, dan terintegrasi dengan sistem air perpipaan. (Artha Tidar)
