Wartatrans.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menempatkan Bandung Angkot Utama sebagai pintu masuk ekonomi digital berbasis blockchain.
Rencana elektrifikasi mencakup 475 angkot Kopamas dan saat ini baru dua kendaraan listrik diuji.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, proyek dimulai dari transportasi publik.
“Kota Bandung sedang membangun digital economy ecosystem berbasis blockchain. Ada enam pelaku yang terlibat. Entry point-nya adalah implementasi ekosistem transportasi listrik yang mendukung BRT,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (16/9/2026).
Blockchain dapat dimulai dari transaksi penumpang. Misalnya penumpang membayar Rp7.000 secara nontunai, transaksi tercatat bersama rute, kendaraan dan waktu perjalanan. Jika terhubung blockchain, transaksi dapat diverifikasi sebagai rekam jejak pendapatan angkot.
Transaksi harian membentuk data ekonomi kendaraan, dari penumpang dan penerimaan hingga biaya operasi.
Bila memenuhi regulasi, data itu dapat menjadi dasar menghitung arus pendapatan dan merepresentasikan hak ekonomi tertentu dalam token digital.
Tokenisasi tidak berarti penumpang membayar dengan kripto. Penumpang tetap membayar rupiah, sementara blockchain menjadi lapisan pencatatan dan verifikasi transaksi serta aset.
Farhan menegaskan, pemerintah tidak membeli armada.
“Pemerintah tidak boleh berbisnis. Jadi pengadaannya oleh Kopamas, membeli dari ATPM atau provider. Pemerintah hanya memberikan izin dan melakukan enforcement,” ujarnya.
Ketua Kopamas Kota Bandung Budi Kurnia menyampaikan, peralihan dilakukan secara bertahap.
Satu kendaraan telah mendapat izin beroperasi di Bandara Husein Sastranegara dan digunakan sekitar satu bulan.
Budi menyebut bensin angkot dengan jarak operasi 180-200 kilometer per hari membutuhkan BBM Rp150 ribu-Rp170 ribu, sedangkan kendaraan listrik membutuhkan sekitar 50 kilowatt-jam sekali pengisian, dengan biaya di bawah Rp50 ribu.
CEO PT Sinergi Satu Daya Sean Justin mengungkapkan, Famindo Group menjadi lead integrator transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik dan infrastruktur pengisian daya bekerjasama dengan Indomobil Photon.
Sean menyebut, keselamatan baterai lithium dan mitigasi risiko masuk rancangan ekosistem.
“Kolaborasi tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal penyusunan rencana aksi dan implementasi yang terukur,” kata Sean dalam keterangan Pemkot Bandung, Kamis (17/9/2026).
Founder sekaligus Chairman Indonesia Real World Asset Tokenization Association (Irwata), Sabdo Yusminartiarto menyatakan, teknologi blockchain dapat menjadi infrastruktur ekonomi yang terbuka dan terdigitalisasi.
Namun, belum ada data publik bahwa kendaraan, baterai atau pendapatan angkot telah ditokenisasi. Sabdo juga menyebut peluang stablecoin rupiah atau NIDR, tetapi belum menjelaskan instrumennya untuk Bandung Angkot Utama.
“Kota Bandung tidak cukup hanya mengatakan ingin menjadi Pusat Finansial Indonesia (PFI). Harus ada proposal yang solid kepada pemerintah pusat bahwa Bandung memang siap,” kata Sabdo.
Bagian konkret proyek ini masih transportasi: dua kendaraan listrik dari sekitar 475 armada.
Fungsi ekonomi blockchain baru terukur jika sistem, aset, transaksi dan pembiayaannya benar-benar diterapkan sesuai regulasi. (Artha Tidar)































