Wartatrans.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mematangkan skema baru tarif Transjabodetabek. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza memastikan proses penentuan tarif belum final dan masih dalam tahap pembahasan intensif.
“Masih pembahasan. Nanti Pak Gubernur yang akan sampaikan,” kata Welfizon di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Welfizon, keputusan tarif tidak bisa diambil terburu-buru karena menyangkut kepentingan publik yang luas. Ia menyebut kajian dilakukan menyeluruh, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga kemampuan masyarakat membayar.
“Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada fiskal, layanan, kondisi masyarakat, ability to pay, willingness to pay,” jelas Welfizon.
Selain besaran, mekanisme tarif juga masih dikaji. Transjakarta belum memastikan apakah sistem berbasis jarak seperti MRT akan diterapkan, atau tetap mempertahankan tarif flat yang berlaku saat ini.
Saat ini penumpang Transjakarta membayar tarif tunggal tanpa membedakan jarak pendek atau jauh. Pembahasan lanjutan dijadwalkan dalam rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemda sedang memfinalisasi skema baru tersebut. Perubahan dibutuhkan karena pola perjalanan warga Jabodetabek semakin beragam dan menuntut keadilan tarif.
Subsidi Tinggi Jadi Pertimbangan Utama
Wacana penyesuaian tarif memicu pro kontra. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Djoko Setijowarno menilai kebijakan ini seperti “pisau bermata dua”. Di satu sisi berdampak ke fiskal daerah, di sisi lain memengaruhi daya beli warga perkotaan.
“Kebijakan ini akan menjadi pisau bermata dua yang memengaruhi kesehatan fiskal daerah sekaligus daya beli masyarakat perkotaan,” kata Djoko beberapa waktu lalu.
Data yang disampaikan Djoko menunjukkan beban subsidi Pemprov DKI Jakarta masih besar. Nilai subsidi per tiket atau cost recovery gap yang ditanggung daerah saat ini menembus di atas Rp9.000 per penumpang. Dengan penyesuaian tarif, tekanan subsidi dalam APBD diharapkan berkurang sehingga ruang fiskal bisa dialihkan ke program prioritas lain.
Djoko menambahkan, tarif baru juga bisa memperbaiki kualitas layanan. Dana tambahan diharapkan dipakai untuk peremajaan armada usang, menambah frekuensi bus agar headway lebih pendek, serta memperbaiki integrasi fisik seperti JPO penghubung Transjakarta dengan MRT, LRT, dan KRL.
“Selain itu, tarif baru ini akan menciptakan ekosistem tarif transportasi publik yang lebih kompetitif dan setara di Jakarta, mengingat tarif moda lain seperti KRL Commuterline saat ini berkisar antara Rp3.000 hingga Rp6.000 untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh,” terangnya.
Dampak Sosial Perlu Diimbangi
Di sisi lain, Djoko mengingatkan risiko sosialnya. Bagi warga berpenghasilan rendah, kenaikan Rp1.500 sampai Rp3.500 per perjalanan langsung menggerus disposable income. Padahal kelompok ini sangat tergantung pada koridor BRT maupun non-BRT Transjakarta.
Karena itu ia menekankan pentingnya konsistensi skema tarif Rp0 untuk 15 golongan penerima manfaat, seperti lansia, pelajar, penyandang disabilitas, dan buruh ber-KTP Jakarta. Skema itu dinilai kunci agar mobilitas warga miskin tidak terhambat dan angka kemiskinan urban tidak naik.
Djoko juga mewanti-wanti agar kenaikan tarif dibarengi perbaikan pelayanan. Jika ketepatan waktu dan kenyamanan armada tidak meningkat, pengguna koridor pendek bisa kembali ke sepeda motor. Akibatnya kemacetan dan polusi udara Jakarta berpotensi bertambah.
Tantangan lain ada di rute Transjabodetabek. Integrasi tarif aglomerasi disebut Djoko cukup rumit. “Kenaikan tarif pada koridor aglomerasi menghadirkan tantangan integrasi tarif yang rumit. Jika formulasinya tidak tepat, kaum komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa kehilangan insentif ekonomi untuk beralih ke transportasi publik,” pungkasnya.
Pemprov DKI Jakarta dijadwalkan mengumumkan skema final tarif Transjabodetabek setelah seluruh kajian fiskal, teknis, dan sosial selesai dibahas bersama DPRD dan pemda penyangga.*** (Artha Tidar)
