Menu ✖

Mode Gelap
Indonesia Terpilih Kembali sebagai Anggota Dewan ICAO Booth FIFGROUP di IMOS 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Promo Spesial dan Grand Prize Motor Honda Lewat Pancing Rezeki Perkuat Ketahanan Pangan, IPC TPK Salurkan Empat Unit Cultivator untuk Kelompok Tani di Agam Putra Gara: Qanun Adat Gayo Penting untuk Menjaga Identitas dan Peradaban Gayo Kementerian Ekraf Bidik Desa Kesiman Kertalangu Jadi Pusat Kreativitas Film dan Gim Bali PJBW Pekan ke-102, Wartawan Sapa Masyarakat Cileungsi hingga Ciawi Lewat Aksi Berbagi

EKOBIS

Pemerintah dan Industri Sepakat Perkuat Sinergi Investasi dan Properti

badge-check


 Diskusi ekonomi 2025 Perbesar

Diskusi ekonomi 2025

Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif, perkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).

Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.

Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.

Hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan.

Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.

Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional.

“Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ungkapnya.

Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.

“Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tutur Ricky mewakili Wamen Todotua Pasaribu.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam.

Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1 persen dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi hingga 30 persen terhadap total investasi nasional.

“Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.

Kementerian PKP Fokus pada Hunian Layak dan Inklusif

Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029.

Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79 persen di antaranya di wilayah perkotaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” imbuhnya.

Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.

“Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.

Dia optimistis, sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek. (omy)

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Indonesia Terpilih Kembali sebagai Anggota Dewan ICAO

21 November 2026 - 08:33 WIB

Booth FIFGROUP di IMOS 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Promo Spesial dan Grand Prize Motor Honda Lewat Pancing Rezeki

21 November 2026 - 08:01 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, IPC TPK Salurkan Empat Unit Cultivator untuk Kelompok Tani di Agam

21 November 2026 - 07:46 WIB

Bebas Genangan hingga Layanan Self Check-in, Ini Kesiapan Pelabuhan Tanjung Emas Hadapi Nataru

20 November 2026 - 23:06 WIB

Pelabuhan Tanjung Emas Siapkan 60 Pompa Air, Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Pelabuhan Seluas 640 Hektare

20 November 2026 - 22:07 WIB

Pelabuhan Tanjung Emas Jadi Penopang Logistik Jawa Tengah, Arus Peti Kemas 2026 Ditargetkan Tembus 1 Juta TEUs

20 November 2026 - 21:33 WIB

AirNav dan Airservices Australia Modernisasi Bareng Navigasi Penerbangan

20 November 2026 - 18:53 WIB

Dorong Inovasi, PELNI Gelar Innovation Festival 2026

20 November 2026 - 17:22 WIB

Jelang Nataru, ASDP Perkuat Keselamatan dan Siapkan Stimulus Tarif

20 November 2026 - 17:12 WIB

Pelindo Perkuat Konektivitas Maritim di Palembang, Dorong Ekspansi Pasar dan Sinergi Layanan Pelabuhan

20 November 2026 - 11:39 WIB

Trending di ANJUNGAN