Wartatrans.com, JAKARTA — Sikap pemerintah Indonesia yang menolak bantuan internasional dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra menuai kritik dari sejumlah pihak. Keputusan ini dinilai berpotensi memperlambat proses rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak, yang saat ini berada dalam kondisi darurat.
Hingga kini, tujuh bupati di Aceh telah menyatakan tidak mampu menangani bencana secara mandiri karena keterbatasan sumber daya serta luasnya wilayah yang rusak. Dampak banjir dan longsor yang melanda sejak akhir November itu mengakibatkan ribuan rumah rusak, puluhan desa terisolasi, dan infrastruktur utama lumpuh.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menilai penolakan terhadap bantuan asing sebagai langkah yang tidak realistis di tengah tingginya kebutuhan warga.
“Keputusan menolak bantuan asing itu seperti mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan. Pemulihan hidup warga pascabencana membutuhkan sumber daya yang sangat besar,” ujarnya.
Avianto mengingatkan, jika bantuan—baik logistik, medis, maupun rekonstruksi—terlambat tiba, maka pemulihan akan berjalan semakin lambat. Situasi ini dapat berujung pada meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, terutama penyakit bawaan banjir seperti diare, infeksi kulit, hingga penyakit pernapasan.
“Belum lagi warga yang membutuhkan obat rutin seperti pasien diabetes, TBC, hipertensi, atau HIV. Jika pasokan obat mereka terputus, kondisinya akan jauh lebih rentan,” kata Avianto.
Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh–Nias, Teuku Kamaruzzaman, memperkirakan proses pemulihan total wilayah terdampak bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun bila hanya mengandalkan kemampuan pemerintah.
Ia juga menilai bencana ini dapat memperdalam tingkat kemiskinan di Aceh yang sebelumnya sudah berada di atas rata-rata nasional.
“Bencana sebesar ini membutuhkan respon cepat. Tapi sense of crisis dari pemerintah tampaknya sangat kurang,” kata Kamaruzzaman.
Di lapangan, banyak warga yang kehilangan rumah dan harta benda mengaku tidak lagi sanggup bertahan. Salah satunya Fitriana, warga Aceh Tamiang, yang desanya hilang tersapu banjir.
“Stresnya luar biasa, depresi rasanya. Ini banjir terberat yang pernah kami alami,” tutur Fitriana yang ditemui dengan tubuh penuh lumpur.
Ia berharap pemerintah segera memberi kejelasan mengenai masa depan warga terdampak.
“Kami mohon bantuan. Sebagai rakyat yang kehilangan rumah, apa solusi untuk kami?” ujarnya lirih.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana tanpa bantuan internasional. Meski banyak tawaran datang dari berbagai negara, pemerintah disebut tetap memilih menangani krisis ini secara mandiri.
“Bencana ini musibah, tapi sekaligus menguji kita. Alhamdulillah, kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Berbagai organisasi kemanusiaan serta pemerhati kebencanaan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan menolak bantuan asing. Mereka menilai keselamatan warga dan percepatan pemulihan harus menjadi prioritas utama, bukan pertimbangan politik.
Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi, pendistribusian logistik, serta penilaian kerusakan masih terus berlangsung di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk mencegah bertambahnya korban dan mempercepat pemulihan jangka panjang.*** (Dulloh)
