Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dihimpun melalui Satgas Tanggap Bencana KKP dan disalurkan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di lapangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
“KKP saat ini ada satgas yang mengumpulkan bantuan seluruh eselon I dan masyarakat lain yang mempunyai keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Itu kita poskan di KKP, ketua satgas akan berkoordinasi dengan wilayah bencana kira-kira apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim,” kata Trenggono.
Juru Bicara KKP Ayu Rahmawati mengatakan Satgas Tanggap Bencana KKP masih aktif melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Satgas Tanggap Bencana KKP tetap aktif melakukan assessment, validasi data, dan koordinasi lapangan bersama UPT KKP serta BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah,” ujar Ayu.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan yang dikirim mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
Pada 22 Agustus 2026, KKP menyerahkan bantuan natura Tahap III kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma. Serah terima bantuan dilakukan pada pukul 09.05 WIB.
Bantuan tersebut antara lain terdiri atas 650 sarung dari Persatuan Nelayan Jawa Tengah dan HNSI, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, dan 624 sachet deterjen.
KKP juga menyalurkan pakaian dalam perempuan dan laki-laki, perlengkapan bayi, handuk, selimut, tikar lipat, serta perlengkapan memasak dan makan, seperti panci, piring plastik, dan sendok stainless.
Selain bantuan logistik, Satgas Tanggap Bencana KKP melakukan assessment untuk memvalidasi dampak bencana terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan.
“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” ujar Ayu.
Satgas juga memprioritaskan pemeriksaan teknis terhadap fasilitas perikanan yang terdampak bencana, termasuk Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) Alok.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas dan menentukan sarana yang aman sehingga dapat segera difungsikan kembali untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Berdasarkan hasil identifikasi hingga 19 Agustus 2026 pukul 19.50 WIB, seluruh pegawai KKP yang berada di wilayah terdampak telah teridentifikasi dalam kondisi aman. Tidak terdapat pegawai KKP yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat bencana tersebut.
Di sisi lain, KKP masih membuka dan menghimpun donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Berdasarkan pemutakhiran hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, total donasi uang yang terkumpul mencapai Rp920 juta.
Dari jumlah tersebut, Rp104,29 juta telah digunakan untuk pengadaan paket bantuan sembako melalui Kendari dan Rp48,66 juta untuk pengadaan paket bantuan melalui posko pusat.
Dengan demikian, dana yang masih tersedia tercatat sebesar Rp767,06 juta.
KKP memastikan pengelolaan bantuan dan donasi dilakukan secara transparan serta berdasarkan hasil assessment kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Penyaluran bantuan juga terus dikoordinasikan bersama BNPB dan instansi terkait agar bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.(fahmi)
