Wartatrans.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kebutuhan masyarakat terhadap layanan kereta api di kawasan Bandung Raya terus meningkat. Sepanjang Januari–Juli 2026, layanan KA lokal di wilayah Bandung Raya melayani 11.872.273 pelanggan, naik 8,55 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 10.936.955 pelanggan.
Jika dibandingkan Januari–Juli 2023 yang mencapai 8.595.185 pelanggan, jumlah pelanggan pada periode yang sama tahun ini telah meningkat 38,13 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya basis mobilitas yang semakin kuat di kawasan Bandung Raya.
Tren tahunan memperlihatkan pola serupa. Sepanjang 2023, layanan di Bandung Raya mencatat 14.720.252 pelanggan. Jumlahnya meningkat 9,77 persen menjadi 16.159.458 pelanggan pada 2024, kemudian kembali naik 15,89 persen menjadi 18.727.224 pelanggan pada 2025. Dalam dua tahun, volume pelanggan bertambah sekitar 27,22 persen.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, data tersebut penting dalam melihat hubungan antara perkembangan sebuah kawasan dengan kebutuhan infrastruktur transportasi massal.
“Bandung Raya memberi gambaran yang cukup jelas. Ketika aktivitas masyarakat meningkat dan kebutuhan perjalanan sudah terbentuk, kapasitas transportasi publik harus dipersiapkan untuk mengikutinya. Data pelanggan menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan apa yang perlu diperkuat dan kapan penguatan itu dibutuhkan,” ujar Anne.
Kebutuhan tersebut juga berlangsung cukup konsisten. Pada Januari–Juli 2026, pelanggan KA lokal Bandung Raya berada pada kisaran 1,45 juta hingga 1,84 juta pelanggan setiap bulan. Pada Maret 2026 tercatat sekitar 1,84 juta pelanggan, sedangkan pada Juli mencapai sekitar 1,77 juta pelanggan.
Menurut Anne, pola seperti ini menjadi penting ketika pemerintah dan operator menilai kebutuhan peningkatan kapasitas lintas. Penguatan infrastruktur dapat mencakup kapasitas jalur, sistem persinyalan, fasilitas stasiun, akses menuju layanan, kesiapan armada, serta opsi pengembangan teknologi seperti elektrifikasi.
“Elektrifikasi dan peningkatan kapasitas merupakan pilihan yang perlu dikaji berdasarkan kebutuhan setiap lintas. Kita perlu melihat jumlah pelanggan, pola perjalanan, frekuensi yang dibutuhkan, kesiapan pasokan energi, kondisi prasarana, biaya investasi, serta manfaat yang diterima masyarakat. Infrastruktur harus hadir dengan perencanaan yang matang,” jelas Anne.
Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut sejalan dengan arah Pemerintah dalam memperluas jaringan perkeretaapian nasional. Pemerintah tengah mendorong pengembangan jaringan di luar Jawa, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, untuk memperkuat konektivitas, mendukung efisiensi logistik, serta mengurangi kesenjangan layanan transportasi antarwilayah. Pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi pembangunan perkeretaapian dengan infrastruktur dan pengembangan kawasan.
KAI memandang agenda tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan prioritas. Setiap wilayah memiliki karakter mobilitas, kondisi geografis, pusat kegiatan ekonomi, potensi penumpang dan barang, serta kebutuhan investasi yang berbeda.
Data perkembangan transportasi nasional juga memberikan gambaran adanya aktivitas perjalanan yang kuat di berbagai wilayah. Berdasarkan data BPS, sepanjang Januari–Juni 2026 jumlah penumpang kereta api di luar Jawa yang mencakup Sumatra dan Sulawesi mencapai 3,99 juta orang, meningkat 9,22 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada moda laut, selama Januari–Juni 2026 tercatat 97,9 ribu penumpang di Belawan, 271 ribu penumpang di Makassar, serta 267,2 ribu penumpang di Balikpapan. Dibandingkan periode yang sama pada 2025, masing-masing meningkat 5,50 persen, 8,49 persen, dan 12,79 persen. Pada angkutan udara domestik, Kualanamu mencatat sekitar 1,10 juta penumpang, sedangkan Hasanuddin mencapai sekitar 1,37 juta penumpang pada periode yang sama.
Anne mengatakan, angka tersebut menjadi bagian dari informasi awal untuk melihat pola mobilitas masyarakat. Namun keputusan mengenai pembangunan jaringan kereta api tetap membutuhkan kajian yang lebih lengkap.
“Kebutuhan Sumatra tentu berbeda dengan Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua. Ada wilayah dengan potensi penumpang yang kuat, ada wilayah yang kebutuhan logistiknya lebih besar, dan ada yang berpotensi melayani keduanya. Karena itu, prioritas harus ditentukan dari data dan kajian agar manfaatnya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Anne.
Pendekatan serupa juga menjadi bagian dari penjajakan pengembangan kereta api di Papua. Pada April 2026, Pemerintah Provinsi Papua bersama KAI menyiapkan survei awal untuk melihat potensi rute dan kondisi lapangan. Pemerintah Provinsi Papua menyebut kajian teknis dibutuhkan agar pengembangan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan wilayah sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Menurut Anne, kehati-hatian dalam menentukan prioritas merupakan bagian penting dari tata kelola investasi transportasi. Infrastruktur perkeretaapian memiliki umur pelayanan panjang sehingga keputusan pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat hari ini sekaligus perkembangan wilayah dalam jangka panjang.
“Yang paling penting adalah manfaatnya. Ketika masyarakat memang membutuhkan, kawasan berkembang, potensi ekonomi tersedia, dan kajiannya menunjukkan kelayakan, penguatan layanan bisa disiapkan dengan lebih tepat. Bandung Raya menunjukkan bagaimana data perjalanan dapat membantu kita membaca kebutuhan tersebut,” tutup Anne.(fahmi)
