Wartatrans.com, MAKASSAR – Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong, Makassar, Sulawesi Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Reviu Standar Pelayanan Tahun 2026.
Ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Publik Menuju Layanan Prima yang Cepat, Responsif, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kepuasan Pengguna di Politeknik Pelayaran Barombong”, kegiatan ini menjadi wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan yang diterapkan.
Direktur Politeknik Pelayaran Barombong diwakili Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama Politeknik Pelayaran Barombong, Isman Djulfi membuka ranhkaian kegiatan di Aula Poltekpel Barombong, Kamis (6/8/2026).
“Forum Konsultasi Publik merupakan sarana strategis untuk membangun komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, mudah, cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
“Forum ini menjadi wadah yang strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan dan standar pelayanan yang kami tetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan pengguna layanan.”
Dia menegaskan, masukan dari masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, dunia usaha dan dunia industri, maupun instansi terkait menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pelayanan.
“Kami menyadari bahwa pelayanan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan hanya melalui evaluasi internal. Dibutuhkan masukan, pengalaman, serta perspektif dari masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, dunia usaha dan dunia industri, maupun instansi terkait,” kata Isman.
Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Melalui forum ini, penyelenggara pelayanan publik bersama masyarakat dan pengguna layanan melakukan dialog, diskusi, serta pertukaran pendapat secara partisipatif guna menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.
Poltekpel Barombong sebagai pelaksana kegiatan, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP).
Penunjukan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat implementasi Forum Konsultasi Publik di lingkungan BPSDM Perhubungan sekaligus menghasilkan best practice yang terukur, terdokumentasi, dan dapat direplikasi oleh UPT lainnya.
Sebagai pilot project, Poltekpel Barombong melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengguna layanan, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, alumni, hingga instansi terkait untuk memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terhadap penyempurnaan standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto; Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan Politeknik Pelayaran Barombong, Supardi, yang memaparkan transformasi pelayanan akademik, sertifikasi, dan administrasi melalui inovasi serta digitalisasi.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Hery Sumiharto; serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Reviu Standar Pelayanan Tahun 2026, diharapkan lahir berbagai rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan standar pelayanan sekaligus mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan Poltekpel Barombong.
“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen BPSDMP dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang prima, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui transformasi dan digitalisasi layanan,” tutup Isman. (omy)
