Wartatrans.com, JAKARTA — Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (Alwashliyah) menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat sertifikasi aset tanah wakaf organisasi melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kesepakatan tersebut direncanakan ditandatangani dalam rangkaian Muktamar XXIII Alwashliyah yang berlangsung pada 7–10 Juli 2026.
Ketua Umum PB Alwashliyah KH Dr. Masyhuril Khamis mengatakan organisasinya memiliki banyak aset tanah wakaf yang belum seluruhnya memiliki sertifikat. Karena itu, kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset umat dari potensi sengketa atau peralihan kepemilikan di masa mendatang.
“Persoalan tanah wakaf ini sangat penting dipahami, terutama oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Alwashliyah sendiri mempunyai banyak tanah wakaf dan belum semuanya bersertifikat. Insya Allah nanti kita akan menandatangani MoU dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pensertifikasiannya,” ujar Masyhuril usai bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Jakarta, Jumat (26/6).
Dalam audiensi tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan kesediaannya menghadiri Muktamar XXIII Alwashliyah. Ia menyatakan akan memaparkan kebijakan pemerintah mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf serta regulasi yang berkaitan dengan aset organisasi keagamaan.
Menurut Nusron, pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf di Indonesia telah bersertifikat pada 2028. Dari total 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat, baru sekitar 306.189 bidang atau 58,65 persen yang telah memiliki sertifikat.
Meski demikian, ia menyebut percepatan sertifikasi menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2016, laju penerbitan sertifikat tanah wakaf meningkat hingga sekitar 200 persen.
Nusron juga mengajak para nazir masjid, musala, pesantren, maupun organisasi keagamaan lainnya untuk segera mengurus sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kepastian hukum.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Panitia Nasional Muktamar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Panitia Nasional Charles Purnama Siregar.
Hingga akhir Juni 2026, panitia mencatat sedikitnya empat anggota Kabinet Merah Putih telah memastikan kehadiran pada Muktamar XXIII Alwashliyah, yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i.
Panitia juga melaporkan sebanyak 650 peserta dari 38 provinsi telah melakukan registrasi. Delegasi dari sejumlah negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN, dijadwalkan ikut hadir. Muktamar yang diproyeksikan diikuti sekitar 1.400 kader tersebut juga akan berlangsung secara hibrida dan dirangkaikan dengan Muktamar Muslimat Alwashliyah.*** (Daus)
