Oleh: Ludfan Nasution (Koordinator Mandailing Epicentrum)
Wartatrans.com, SUMUT – Ada satu pertanyaan yang selama ini nyaris tidak muncul dalam perdebatan tentang subsidi BBM:
Ketika masyarakat membeli Pertalite Rp10.000 per liter, apakah benar biaya yang mereka keluarkan hanya Rp10.000?
Secara kasir, mungkin iya. Tetapi secara ekonomi, belum tentu. Sebab untuk mendapatkan BBM bersubsidi, masyarakat bisa membayar dengan sesuatu yang tidak pernah tercetak di struk SPBU: waktu yang hilang, produktivitas yang turun, ongkos kendaraan, biaya distribusi, omzet yang tidak jadi masuk, hingga peluang usaha yang terlewat.
Di sinilah persoalan subsidi BBM menjadi jauh lebih menarik. Pemerintah tentu perlu menghitung berapa besar subsidi yang salah sasaran, berapa potensi kebocoran, dan berapa besar anggaran negara yang dapat dihemat melalui pembenahan tata kelola. Namun masyarakat juga berhak mengajukan pertanyaan dari sisi yang berbeda:
Berapa sebenarnya biaya yang harus mereka tanggung untuk memperoleh BBM bersubsidi?
Sebab Rp10.000 di SPBU belum tentu berarti Rp10.000 dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pertalite Murah, Tetapi Mendapatkannya Bisa Mahal
Per Agustus 2026, harga Pertalite di Sumatera Utara berada pada kisaran Rp10.000 per liter, sementara Pertamax Rp16.300 per liter. Terdapat selisih sekitar Rp6.300 per liter.
Selisih tersebut bukan angka kecil. Bagi kendaraan dengan kapasitas tangki 40 liter, misalnya, perbedaan harga penuh antara Pertalite dan Pertamax mencapai sekitar Rp252.000.
Karena itu, sangat rasional apabila masyarakat berusaha mendapatkan Pertalite. Masalahnya muncul ketika untuk mendapatkan selisih Rp6.300 per liter itu seseorang harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.
Bagi pekerja harian, waktu tersebut bisa berarti kehilangan pendapatan. Bagi pedagang, berarti kehilangan pembeli. Bagi pengemudi angkutan, kendaraan yang seharusnya menghasilkan uang justru berhenti di antrean. Bagi petani, waktu produktif di kebun berkurang. Bagi UMKM, aktivitas usaha dapat tertunda.
Dengan kata lain, Pertalite memang murah di pompa, tetapi proses untuk mendapatkannya dapat menjadi mahal secara ekonomi.
Madina Sebagai Alarm
Persoalan tersebut kemudian kami coba lihat dari konteks Kabupaten Mandailing Natal atau Madina.
Dalam simulasi yang sebelumnya dipublikasikan, dengan menggunakan sejumlah asumsi mengenai volume BBM, kendaraan, waktu tunggu, nilai waktu, aktivitas angkutan, distribusi, dan dampak ekonomi lainnya, diperoleh estimasi biaya sosial-ekonomi sekitar Rp105,6 miliar per tahun.
Dengan memasukkan sejumlah komponen lanjutan, potensi biaya ekonomi tersebut dapat bergerak menuju kisaran Rp150 miliar per tahun.
Angka ini tentu tidak boleh diperlakukan sebagai angka final, apalagi disebut sebagai kerugian APBN.
Ini adalah simulasi biaya sosial-ekonomi yang mungkin ditanggung masyarakat akibat friksi dalam memperoleh BBM bersubsidi.
Justru karena sifatnya sebagai alarm, angka tersebut harus diuji dengan data yang lebih kuat.
Pertanyaannya bukan semata-mata: berapa besar subsidi yang dikeluarkan negara? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Berapa manfaat bersih subsidi yang benar-benar sampai kepada masyarakat?
Ada Dua Biaya yang Selama Ini Kurang Terlihat
Untuk membuat simulasi lebih adil, kita tidak cukup hanya menghitung biaya antrean. Ada komponen lain yang harus dimasukkan: premi harga.
Dalam kondisi tertentu, ketika jalur resmi tidak mampu memenuhi kebutuhan, masyarakat akhirnya membeli BBM dari jalur alternatif dengan harga lebih tinggi.
Misalnya, Pertalite yang secara resmi Rp10.000 per liter ternyata harus dibeli masyarakat dengan harga Rp12.000–Rp13.000 per liter.
Artinya terdapat premi sebesar Rp2.000–Rp3.000 per liter. Begitu pula Solar. Jika harga resmi yang digunakan dalam simulasi adalah Rp6.800 per liter, tetapi masyarakat di lapangan harus memperoleh Solar dengan harga Rp11.000–Rp15.000 per liter, maka terdapat premi sekitar Rp4.200–Rp8.200 per liter.
Jika volume BBM yang terdampak cukup besar, angka tersebut dapat menjadi sangat signifikan.
Karena itu, simulasi Madina seharusnya memiliki sedikitnya dua keranjang biaya:
Pertama, biaya friksi: antrean, waktu yang hilang, produktivitas yang turun, biaya kendaraan, dan dampak distribusi.
Kedua, biaya premium: selisih harga yang harus dibayar masyarakat ketika BBM diperoleh di atas harga resmi.
Tetapi keduanya tidak boleh dijumlahkan secara sembarangan. Di sinilah pentingnya menghindari double counting.
Jika antrean dan kelangkaan merupakan penyebab masyarakat membeli BBM dengan harga premium, maka kerugian yang sama tidak boleh dihitung dua kali.
Karena itu, data harus dipisahkan. Tiga Kelompok yang Harus Dihitung. Pertama, BBM resmi yang diperoleh dengan antrean.
Di sini yang dihitung adalah waktu tunggu, produktivitas yang hilang, dan biaya operasional akibat antrean.
Kedua, BBM yang diperoleh dengan harga premium. Yang dihitung adalah selisih antara harga aktual dan harga resmi.
Ketiga, BBM yang akhirnya tidak diperoleh.
Jika kekurangan BBM menyebabkan kendaraan tidak beroperasi, barang tidak terangkut, aktivitas pertanian tertunda, atau produksi berhenti, maka kehilangan aktivitas ekonomi tersebut dapat dihitung sepanjang memiliki dasar data yang memadai.
Dengan pendekatan tersebut, simulasi dapat dibuat dalam tiga skenario: rendah, moderat, dan tinggi.
Kita tidak perlu memaksakan angka Rp150 miliar. Kalau hasil perhitungan yang lebih ketat menunjukkan Rp130 miliar, katakan Rp130 miliar.
Jika mencapai Rp180 miliar, katakan Rp180 miliar.
Justru transparansi terhadap asumsi akan membuat hasil simulasi lebih kuat dan lebih mudah diuji.
Biaya Efektif: Ketika Pertalite Menjadi Pertamax
Di sinilah konsep effective cost atau biaya efektif menjadi penting.
Misalnya seseorang membeli 20 liter Pertalite. Secara nominal: 20 × Rp10.000 = Rp200.000.
Namun jika untuk memperoleh BBM tersebut ia harus menanggung biaya waktu, transportasi, dan kehilangan produktivitas senilai Rp100.000, maka biaya ekonominya menjadi Rp300.000.
Dengan demikian: Rp300.000 ÷ 20 liter = Rp15.000 per liter.
Jika biaya tersembunyinya mencapai Rp126.000, biaya efektifnya menjadi: Rp326.000 ÷ 20 liter = Rp16.300 per liter.
Angka tersebut berada pada kisaran harga Pertamax yang menjadi pembanding dalam simulasi.
Sekali lagi, ini ilustrasi, bukan klaim bahwa setiap konsumen mengalami biaya sebesar itu.
Namun ilustrasi tersebut menunjukkan sebuah prinsip ekonomi yang sangat penting:
Harga murah dapat berubah menjadi mahal ketika seluruh biaya untuk memperoleh barang tersebut ikut dihitung.
Jadi, kita tidak mengatakan bahwa harga Pertalite secara nominal sama dengan Pertamax.
Harga di pompa tetap berbeda.
Tetapi secara ekonomi, biaya efektif yang ditanggung konsumen dapat mendekati atau bahkan melampaui harga BBM nonsubsidi.
Inilah yang perlu diuji secara serius di daerah-daerah yang mengalami antrean panjang, pasokan terbatas, atau distribusi yang tidak lancar.
Masyarakat Bisa Membayar Dua Kali
Ada paradoks lain yang lebih serius. Subsidi diberikan agar masyarakat memperoleh BBM dengan harga terjangkau.
Tetapi ketika distribusi resmi tidak mampu memenuhi kebutuhan secara efisien, pasar sekunder tumbuh.
Masyarakat yang membutuhkan BBM akhirnya membeli dari pengecer atau jalur informal dengan harga lebih tinggi.
Pada titik itu masyarakat dapat membayar dua kali. Pertama, secara tidak langsung melalui anggaran negara yang digunakan untuk membiayai subsidi atau kompensasi.
Kedua, secara langsung melalui biaya tambahan yang harus mereka keluarkan akibat distribusi yang tidak efisien.
Karena itu, istilah “kebocoran subsidi” tidak semestinya hanya dipahami sebagai BBM yang keluar dari jalur resmi.
Kebocoran juga perlu dilihat sebagai hilangnya manfaat subsidi sebelum manfaat tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi target.
Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Menikmati Subsidi?
Di sinilah pemerintah dan DPR perlu memperluas cara pandang. Jangan hanya bertanya – berapa rupiah subsidi yang dikeluarkan negara?
Tetapi juga: Berapa rupiah manfaat bersih yang diterima masyarakat?
Sebab subsidi pada akhirnya bukan dibuat untuk mempercantik angka fiskal. Subsidi dibuat untuk memberikan manfaat ekonomi kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Kalau masyarakat memperoleh Pertalite Rp10.000 tetapi harus kehilangan pendapatan Rp50.000 untuk mendapatkannya, ada persoalan yang harus diperbaiki.
Kalau UMKM memperoleh BBM murah tetapi kehilangan pelanggan karena distribusi terlambat, manfaat subsidi tersebut patut dihitung kembali.
Kalau petani memperoleh BBM murah tetapi kehilangan jam produktif karena antrean, maka biaya sosialnya tidak boleh dianggap nol.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan subsidi tidak boleh berhenti pada pertanyaan:
“Berapa murah harga BBM di SPBU?”
Ukuran yang lebih relevan adalah: “Berapa besar manfaat bersih yang benar-benar diterima masyarakat?”
Rp150 Miliar Bukan Kesimpulan, Tetapi Alarm
Jika simulasi Madina menunjukkan potensi biaya sosial-ekonomi mendekati Rp150 miliar per tahun, kita tidak boleh buru-buru menyebutnya sebagai angka final.
Tetapi angka itu cukup besar untuk menjadi alarm kebijakan. Langkah berikutnya justru harus lebih serius: Berapa nilai subsidi Pertalite dan Solar yang benar-benar dinikmati masyarakat Madina?
Berapa bagian yang hilang akibat antrean? Berapa yang berubah menjadi premi harga di tingkat konsumen Berapa produktivitas yang hilang? Berapa aktivitas ekonomi yang tertunda?
Dan yang paling penting: Apakah manfaat subsidi masih lebih besar daripada biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat untuk memperolehnya?
Dari sinilah kita dapat menghitung manfaat bersih subsidi. Secara sederhana: Manfaat bersih = manfaat subsidi − biaya ekonomi untuk memperoleh subsidi.
Jika manfaat subsidi jauh lebih besar, berarti subsidi masih memberikan nilai ekonomi yang kuat.
Tetapi jika biaya friksi, premium harga, dan kehilangan produktivitas mendekati atau bahkan melampaui manfaat subsidi, maka pemerintah menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar.
Bukan semata-mata soal besarnya subsidi. Melainkan soal efisiensi sistem yang menyalurkan subsidi tersebut.
Reformasi Subsidi Jangan Sekadar Mengejar Penghematan APBN
Karena itu, reformasi subsidi memang diperlukan. Namun reformasi tidak boleh berhenti pada target penghematan APBN. Pemerintah harus menghitung setidaknya: harga BBM + biaya memperoleh BBM + biaya waktu + kehilangan produktivitas + biaya distribusi + premi harga + dampak terhadap UMKM dan aktivitas ekonomi.
Itulah gambaran yang lebih mendekati harga ekonomi sebenarnya yang dibayar masyarakat.
Jika tidak, pemerintah bisa merasa telah menyediakan Pertalite dengan harga murah.
Padahal masyarakat di daerah mungkin sedang membayar jauh lebih mahal. Bukan dengan uang di mesin kasir SPBU. Tetapi dengan jam kerja yang hilang, omzet yang tidak jadi masuk, kendaraan yang berhenti, barang yang terlambat dikirim, lahan yang tidak terurus, dan kesempatan ekonomi yang tidak pernah kembali.
Maka pertanyaan sederhananya adalah: Pertalite Rp10.000—benarkah masyarakat membelinya seharga Rp10.000?
Atau, setelah seluruh biaya sosial-ekonomi diperhitungkan, masyarakat Madina sebenarnya sudah membayar harga Pertamax—bahkan mungkin lebih mahal—untuk mendapatkan Pertalite?
Di situlah ungkapan “bayarnya Pertamax, dapatnya Pertalite” memperoleh makna ekonominya.
Bukan karena harga Pertalite di SPBU berubah menjadi harga Pertamax. Tetapi karena biaya tersembunyi untuk memperoleh BBM murah dapat menggerus, bahkan menghapus, manfaat subsidi yang seharusnya diterima masyarakat.
Dan jika itu terjadi, maka yang perlu dibenahi bukan hanya siapa yang berhak menerima subsidi.
Yang jauh lebih penting adalah: bagaimana memastikan subsidi benar-benar menjadi manfaat bersih bagi rakyat.
Sebab subsidi yang murah di atas kertas, tetapi mahal dalam kehidupan nyata, bukanlah subsidi yang efisien. Ia adalah subsidi yang kehilangan sebagian besar manfaatnya di tengah jalan.
Dan Madina, melalui simulasi ini, sedang memberikan satu pesan penting kepada pembuat kebijakan:
Jangan hanya hitung berapa besar negara membayar subsidi. Hitung juga berapa besar rakyat membayar untuk mendapatkan subsidi tersebut.
Karena bisa jadi, di SPBU rakyat membeli Pertalite. Tetapi secara ekonomi, mereka membayar Pertamax.***
