Wartatrans.com, SEMARANG — Sabtu (15/8/2026) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Yusmanto dan Kementerian Pekerjaan Umum menyambut baik pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta (14/8/2026). Prabowo mengatakan akan menindaklanjuti pembangunan giant sea wall di Jateng.
Seperti diketahui, penurunan muka tanah yang melanda Pantai Utara (Pantura) Jateng semakin mengkhawatirkan. Di Kabupaten Demak dan kota Pekalongan, tanah amblas 16 sentimeter setiap tahunnya. Sedang Semarang di angka 12 sentimeter. Wilayah pesisir mulai Brebes, Kendal, hingga Rembang mengalami hal sama tapi dengan tingkat keparahan berbeda.
Celakanya lagi, turunnya permukaan tanah diikuti dengan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim. Dampak ke depannya adalah rob di kawasan pantura tidak lagi bersifat musiman tapi sudah menjadi ancaman permanen.
Yusmanto berharap persoalan ini harus segera ditangani karena Pantura merupakan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan kabupaten / perkotaan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian Jawa Tengah.
“Jangan sampai karena abrasi, potensi ekonomi hilang serta kerugian akibat banjir rob semakin terasa. Karena itu kita mendukung pemerintah yang lewat jajaran Kemenko Infrastruktur / Pembangunan Kewilayahan RI menyiapkan skema penanganan, mulai tanggul laut hybrid hingga giant sea wall,” demikian Yusmanto.
Secara terpisah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo, Sabtu (16/8/2026). Dirinya telah mengunjungi Semarang beberapa kali untuk melihat langsung persiapannya. Menurutnya, perubahan iklim menghadirkan tantangan untuk membangun kawasan Pantura Jateng utamanya Semarang menjadi lebih baik.
“Banjir, rob, kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, serta curah hujan ekstrem dampaknya pada lingkungan, aktivitas ekonomi, lahan pertanian, hingga layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Karenanya, bencana ini harus segera ditanggulangi,” kata Dody.
Namun menurut Dody, kemampuan fiskal pemerintah pusat saat ini belum memungkinkan pembangunan giant sea wall secara menyeluruh. Sebab itu pemerintah mendorong pembangunan tanggul laut di dekat garis pantai melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan.
Menteri dari Partai Demokrat ini menilai dengan penanganan yang kolaboratif akan terwujud kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, penanganan bencana secara baik, pengelolaan kawasan pesisir yang bermanfaat, serta masyarakat yang memiliki mata pencaharian berkelanjutan.*** (Slamet Widodo)
