Wartatrans.com, TAKENGON – Sebuah diskusi yang awalnya bertajuk pelestarian literasi dan naskah kuno di Kantor Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (2/9/2026), berubah menjadi arena perdebatan strategis mengenai masa depan politik dan administrasi wilayah Tanah Gayo. Di tengah aroma kopi Gayo yang disajikan, para tokoh masyarakat, budayawan, dan pengamat politik merumuskan sebuah peta jalan baru: dari dokumentasi peradaban hingga wacana pemekaran Kota Madya Takengon.
Diskusi yang dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Aceh Tengah, Zulfandiara Gayo, Dr. Salman Yoga S, Sadikin Gembel (Seladang Caffe), Win Otto Gayo, Angga Prasetya, Nanda Winar Sagita, Juni Aramiko, serta perwakilan media Jasa Purnama, SH., ini menyoroti bagaimana literasi tidak hanya soal membaca dan menulis tetapi juga tentang keberanian penulis dalam pengembangan wilayah.
Literasi sebagai Fondasi Peradaban
Membuka sesi diskusi, Zulfandiara Gayo menekankan urgensi inventarisasi naskah-naskah kuno Gayo. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar arsip statis, melainkan bagian vital dari dokumentasi literasi peradaban Gayo yang hampir punah.
“Kita sedang menginventarisir naskah kuno. Ini adalah bukti fisik bahwa Gayo memiliki peradaban tulis yang tinggi. Namun, dokumentasi saja tidak cukup. Kita perlu membangkitkan minat baca masyarakat melalui ketersediaan buku-buku bermuatan lokal,” ujar Zulfandiara.
Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini adalah produktivitas penulis lokal. Diperlukan dorongan kuat bagi para intelektual dan seniman untuk menghasilkan catatan, esai, atau karya tulis lainnya yang dapat diakses dan menjadi koleksi permanen Perpustakaan Aceh Tengah. Apresiasi tinggi datang dari Sadikin Gembel, yang menilai program perpustakaan daerah ini sebagai langkah progresif dalam merawat identitas serta pelestarian budaya.
“Para pelaku seni dan budaya ditantang untuk berkarya. Tuliskan kekayaan alam, lingkungan hidup, hingga produk pertanian masyarakat. Ini adalah bentuk literasi nyata,” tambah Sadikin. Sikap antusias serupa disampaikan oleh Win Otto Gayo, Angga Prasetya, dan Nanda Winar Sagita, yang menyambut gerakan Dinas Perpustakaan sebagai momentum kebangkitan intelektual Gayo.
Pergeseran Tema: Dari Budaya ke Arena Politik yang berdampak baik bagi masyarakat secara luas.
Suasana hangat diskusi perlahan bergeser ketika Dr. Salman Yoga S., seorang pengamat politik dan akademisi, membawa pembicaraan ke ranah yang lebih sensitif: representasi politik dan struktur pemerintahan.
Menurut Dr. Salman, keterwakilan masyarakat Gayo di tingkat nasional masih belum optimal karena konfigurasi Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada saat ini dianggap kurang efektif. Ia mengusulkan adanya pemisahan dan penyatuan kembali Dapil untuk DPR RI yang melingkupi empat kabupaten: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.
“Agar suara masyarakat Wilayah Tengah Aceh tersalur secara maksimal, kita perlu mengevaluasi ulang dapil. Jangan sampai kepentingan lokal tenggelam dalam hitungan politik nasional,” tegas Dr. Salman.
Bom Waktu Politik: Wacana Kota Madya Takengon
Poin paling mengejutkan dari paparan Dr. Salman Yoga adalah tawaran wacana Pemekaran Kabupaten Aceh Tengah. Ia mengajukan gagasan yang sudah pernah muncul beberapa tahun sebelumnya namun tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait, terutama politikus dan pemerintah daerah. Sementara dari segi perkembangan ekonomi dan dinamikan masyarakat hal tersebut dinilai sudah sangat memungkinkan. Pemekaran wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua administratif keperintahan, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Madya Kota Takengon:
1. Kota Madya Takengon: Fokus pada pengembangan perkotaan, jasa, dan pusat ekonomi.
2. Kabupaten Aceh Tengah Baru: Yang mungkin akan mencakup wilayah-wilayah dan daerah yang belum tersentuh pembangunan yang memadai, dengan fokus pada agraria dan konservasi dan lain-lain.
Wacana ini langsung menyita perhatian seluruh peserta. Pembentukan Kota Madya Takengon dinilai sebagai langkah logis mengingat pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk di ibu kota kabupaten tersebut.
Respon Tokoh: Prospek Ekonomi dan Budaya
Sadikin Gembel menanggapi wacana tersebut dengan pandangan optimistis namun kritis. Menurutnya, pemekaran dan penataan dapil bukan sekadar permainan angka politik, melainkan memiliki dampak domino terhadap kemajuan daerah.
“Wacana ini mempunyai prospek yang sangat bagus bagi perkembangan Aceh bagian Tengah. Jika dikelola dengan benar, dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kemajuan kebudayaan, parawisata dan literasi secara luas. Kota yang mandiri akan memiliki anggaran lebih tersendiri untuk mendukung ekosistem seni dan perpustakaan,” ungkap Sadikin.
Kesepakatan umum dalam ruangan tersebut menunjukkan bahwa isu literasi dan isu politik-administratif sebenarnya dua sisi mata uang yang sama. Tanpa identitas budaya yang kuat (literasi), pemekaran wilayah hanya akan menjadi perubahan batas administratif tanpa jiwa. Sebaliknya, tanpa dukungan politik yang tepat (melalui dapil dan pemekaran yang adil), upaya pelestarian budaya akan kesulitan mendapatkan pendanaan dan prioritas kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, wacana pemekaran Kota Madya Takengon dan penataan Dapil Gayo diperkirakan akan terus menjadi perbincangan menarik, tidak hanya di kalangan DPRK Aceh Tengah, tetapi juga akan menarik perhatian serius dari fraksi-fraksi di DPR RI Jakarta. Langkah selanjutnya akan bergantung pada kemampuan para tokoh Gayo mengkonsolidasikan gagasan ini menjadi sebuah proposal kebijakan yang matang.***
(Jasa Purnama, SH)
