Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas dan integrasi transportasi publik di kawasan Jabodetabek.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (R/D) untuk Project for Improvement of Public Transportation in Jakarta Metropolitan Area di Kantor Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram), Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Kerja sama teknis yang berlangsung selama 36 bulan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan transportasi publik, memperkuat integrasi antarmoda, serta mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal mengatakan, kerja sama dengan JICA menjadi langkah konkret untuk membangun sistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi, aman, andal, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kawasan Metropolitan Jakarta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena itu, kita perlu memperkuat integrasi transportasi publik agar masyarakat semakin mudah dan nyaman menggunakan transportasi umum,” ujar Risal.
R/D menjadi dasar pelaksanaan kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan JICA. Melalui proyek tersebut, kedua pihak akan meningkatkan kapasitas perencanaan transportasi pengumpan (feeder) dan simpul transportasi antarmoda (intermodal transport hub).
Selain itu, proyek juga mencakup penyusunan model bisnis dan skema pendanaan untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik di kawasan metropolitan.
Risal menjelaskan, terdapat tiga keluaran utama yang ditargetkan melalui proyek kerja sama tersebut.
Pertama, peningkatan kapasitas perencanaan transportasi pengumpan melalui penyusunan rencana layanan feeder dan buku panduan operasional.
Kedua, perencanaan simpul transportasi antarmoda yang responsif gender beserta pedoman teknisnya. Ketiga, penyusunan model bisnis dan skema pendanaan yang mencakup pembagian peran antarpemangku kepentingan, kerangka pembiayaan, hingga rekomendasi kebijakan.
Sebagai bagian dari pelaksanaan proyek, pemerintah dan JICA juga akan menjalankan pilot study di sejumlah wilayah kandidat, yakni Kota/Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan/atau Kabupaten Tangerang.
Hasil pilot study tersebut akan digunakan untuk menguji sekaligus memvalidasi metodologi perencanaan sebelum diterapkan dalam cakupan yang lebih luas.
Risal menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik Jabodetabek tidak cukup hanya mengutamakan konektivitas antarmoda. Aspek inklusivitas dan keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam perencanaan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap desain integrasi transportasi memperhatikan kesetaraan gender, kebutuhan kelompok rentan, serta efisiensi layanan yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,” tutur Risal.
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Penyusunan R/D dilakukan setelah Detailed Planning Survey dan penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) pada Desember 2025.
Dokumen R/D juga telah melalui proses penelaahan teknis dan hukum bersama instansi terkait sebelum ditandatangani.
Dalam pelaksanaannya, Ditjen Intram akan memimpin dan mengoordinasikan proyek bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pemerintah daerah se-Jabodetabek, serta operator transportasi publik melalui Joint Coordinating Committee (JCC).
Chief Representative JICA Indonesia Office Takeda Sachiko mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Intram, dalam meningkatkan kualitas transportasi publik di kawasan Metropolitan Jakarta.
Menurut Takeda, transportasi tidak hanya berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Transportasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta serta wilayah sekitarnya,” ujar Takeda.
Ia menilai peningkatan kualitas layanan transportasi publik dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum.
“Sistem transportasi publik yang lebih baik akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus menekan emisi gas rumah kaca,” tambah Takeda.
JICA juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabek.
Risal menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kemitraan JICA yang terus terjalin dalam pengembangan transportasi perkotaan di Indonesia.
“Kami percaya kolaborasi ini akan memperkuat integrasi antarmoda dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem mobilitas perkotaan Jabodetabek yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Risal.
Kegiatan penandatanganan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan pemerintah daerah se-Jabodetabek. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena integrasi transportasi publik di kawasan metropolitan membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas wilayah.(****)
