Wartatrans.com, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menyoroti persoalan kemiskinan dan kesehatan yang masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Bogor. Menurutnya, penurunan persentase kemiskinan harus diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap besarnya jumlah warga yang masih menghadapi persoalan ekonomi dan kesehatan secara bersamaan.
Data Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan persentase penduduk miskin turun dari 7,05 persen pada 2024 menjadi 6,25 persen pada 2025. Angka tersebut bahkan berada di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Barat sebesar 7,46 persen dan nasional 9,63 persen. Namun, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang telah mencapai lebih dari 6 juta jiwa, jumlah penduduk miskin secara absolut masih sangat besar, yakni sekitar 446.790 orang.
Haji Fikri menilai, angka tersebut harus dibaca secara lebih mendalam. Persentase yang turun merupakan kabar baik, tetapi ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka makro.
“Penurunan angka kemiskinan tentu patut kita apresiasi. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar, masih ada ratusan ribu masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi nyata dari pemerintah,” ujar Haji Fikri, Kamis (20/8/2026).
Haji Fikri menegaskan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bogor harus dilihat sebagai persoalan multidimensi. Satu keluarga miskin tidak selalu hanya menghadapi persoalan pendapatan, tetapi dapat sekaligus menghadapi pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, keterbatasan akses pendidikan, hingga persoalan kesehatan.
Karena itu, menurutnya, pendekatan penanganan kemiskinan tidak boleh dilakukan secara parsial.
“Ketika sebuah keluarga miskin ternyata di dalamnya terdapat masalah rumah tidak layak huni, anak mengalami stunting, orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan ada persoalan TBC atau masalah kesehatan lainnya, maka intervensinya tidak bisa hanya berupa bantuan sosial. Harus ada penanganan keluarga secara utuh,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri telah menggunakan pendekatan berbasis keluarga dan rumah tangga dalam memetakan persoalan kemiskinan. Pemkab mencatat program penanggulangan kemiskinan mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat, bantuan ekonomi mikro, hingga penyediaan hunian bagi keluarga terdampak bencana. Pada 2025, Pemkab Bogor menargetkan perbaikan 3.406 unit rumah tidak layak huni.
Haji Fikri juga memberikan perhatian khusus terhadap keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan. Menurutnya, keluarga yang memiliki anggota keluarga sakit dalam jangka panjang akan menghadapi beban ekonomi yang semakin berat. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk juga dapat menyebabkan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi, sanitasi, tempat tinggal sehat, maupun akses pelayanan kesehatan.
Karena itu, ia menilai program pengentasan kemiskinan harus berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut antara lain mencakup penanganan stunting, pencegahan dan pengobatan TBC, perbaikan sanitasi, pemenuhan gizi, penguatan layanan kesehatan tingkat desa dan kecamatan, serta memastikan masyarakat miskin memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terkendala kemampuan ekonomi.
Kabupaten Bogor sendiri mencatat perkembangan positif dalam penanganan stunting. Pemerintah daerah menyebut prevalensi stunting turun dari 27 persen pada 2023 menjadi 18 persen pada 2025. Selain itu, Pemkab Bogor juga telah mengembangkan pendekatan seperti Rumah Ceting untuk mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting di tingkat keluarga.
Politisi PKS Jawa Barat itu juga mengingatkan munculnya faktor-faktor baru yang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga, khususnya judi online dan pinjaman online. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata merupakan masalah perilaku individu, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi keluarga apabila tidak dicegah sejak dini.
“Kita harus memberikan perhatian terhadap keluarga yang rentan terjebak judi online maupun pinjaman online. Ketika pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga justru habis karena judol atau terlilit utang pinjol, maka keluarga semakin sulit keluar dari kemiskinan,” katanya.
Karena itu, literasi keuangan, edukasi digital, ketahanan keluarga, pembinaan generasi muda, serta penguatan ekonomi produktif masyarakat harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Jangan Hanya Mengurangi Angka, tetapi Putus Rantai Kemiskinan.
Haji Fikri mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memperkuat integrasi program berbasis data. Menurutnya, data kemiskinan harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, apa masalah utama keluarganya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara keluarga yang masih memiliki potensi produktif dapat diarahkan kepada program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
“Jangan sampai kita hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi masih banyak keluarga yang hidup dalam kondisi rentan. Kita harus memastikan mereka benar-benar naik kelas dan memiliki kemandirian ekonomi,” ujar Haji Fikri.
Mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu mengapresiasi langkah Pemkab Bogor yang menjadikan penanggulangan kemiskinan dan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Menurutnya, investasi terbesar untuk memutus rantai kemiskinan adalah meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan dan kesempatan ekonomi.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah Kabupaten Bogor yang luas, Haji Fikri menilai penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga masyarakat itu sendiri.
Ia mendorong agar setiap kebijakan pembangunan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin masyarakat Kabupaten Bogor bukan sekadar keluar dari garis kemiskinan, tetapi benar-benar hidup lebih sehat, memiliki rumah yang layak, anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Itulah esensi pembangunan yang harus kita perjuangkan bersama,” pungkas Haji Fikri.*** (Dull)
