Wartatrans.com, GARUT- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut menggelar Media Gathering pada Jumat, 4 September 2026.
Acara yang dikemas santai di aula kantor itu jadi ajang pertama instansi imigrasi di Garut bertemu langsung dengan awak media.
Perwakilan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut dalam sambutannya menyebut pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi.
“Media adalah mitra strategis. Tanpa pemberitaan yang jernih, masyarakat akan bingung soal paspor, visa, dan pengawasan orang asing,” ujarnya.
Selama ini Garut jadi salah satu daerah penyumbang pemohon paspor tertinggi di Jawa Barat selatan.
Data internal imigrasi mencatat, rata-rata 400-500 permohonan paspor masuk tiap bulan. Lonjakan terjadi menjelang musim umrah dan libur sekolah.
Dalam diskusi, 3 isu utama mengemuka: antrean, calo, dan pengawasan WNA.
Petugas menegaskan antrean online sudah diterapkan sejak 2024 lewat aplikasi M-Paspor. Namun di lapangan masih banyak warga datang langsung karena terkendala sinyal dan literasi digital.
“PR kami adalah edukasi. Kami tidak ingin ada lagi yang bayar 2 juta ke calo hanya untuk paspor 350 ribu,” kata salah satu pejabat imigrasi.
Soal pengawasan orang asing, Garut punya tantangan sendiri. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Cipanas, Santolo, dan kawasan pesantren. Imigrasi bersama aparat gabungan mengaku rutin melakukan operasi.
Tahun 2025 tercatat 12 WNA terjaring karena overstay dan pelanggaran izin tinggal.
Perwakilan Aliansi Wartawan Pasundan Kab. Garut yang hadir menyampaikan apresiasi.
“Kami butuh akses data yang cepat dan akurat. Kalau ada razia atau penindakan, tolong informasinya jangan telat,” kata Sekretaris Umum AWP Garut, Chrystian.
Ia juga mendorong imigrasi membuka kanal aduan khusus untuk praktik pungli dan calo di sekitar kantor.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Imigrasi berjanji akan membuat grup komunikasi khusus dengan media agar informasi pelayanan bisa disebar dalam hitungan jam, bukan hari.
Dengan jumlah perjalanan warga ke luar negeri yang terus naik, pertemuan ini jadi penting. Bukan hanya soal stempel di paspor, tapi juga soal bagaimana negara menjaga pintu masuk dan keluar warganya tetap aman dan tertib.*** (Buy)
