Wartatrans.com, BADUNG – Menjelang periode angkutan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya pengelolaan arus lalu lintas dan respons cepat di seluruh akses menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Hal itu untuk mencegah terulang kembali kemacetan parah di akses tersebut saat liburan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Badung, Bali, Selasa (25/11/2025).
“Saya minta semua pihak mengatur akses Bandara I Gusti Ngurah Rai agar tidak ada hambatan bagi kendaraan yang masuk ataupun keluar area bandara,” tegas Dirjen Aan.
“Karakteristik bandara sama seperti pelabuhan, adanya keterbatasan area. Banyak permasalahan terjadi di luar bandara yang berakibat ke dalam bandara. Kecepatan penanganan masalah di luar bandara seperti di jalan tol atau jalan akses ke bandara jadi kunci agar tidak terjadi kemacetan luar biasa atau horror traffic.”
Dalam menangani arus lalu lintas di luar bandara, dia mendorong semua pihak untuk segera menerapkan rekayasa lalu lintas sesuai tingkat kepadatan.
Hal ini mengingat prediksi Injourney Airports yang memproyeksikan pertumbuhan penumpang pesawat di bandara Ngurah Rai pada Nataru kali ini mencapai 13,29% dibandingkan dengan periode Nataru.
“Rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan tolong disimulasikan, sehingga seluruh personel yang akan diturunkan bisa memahami apa yang harus diperbuat ketika menghadapi permasalahan yang kita sudah prediksi. Karena kecepatan bertindak kunci utama menyelesaikan permasalahan di titik-titik krusial,” kata Dirjen Aan.
Selain delay system, rekayasa lalu lintas lainnya yang dipersiapkan terutama untuk mengatasi permasalahan arus di jalan menuju Bandara Ngurah Rai yakni penutupan akses putar balik (u turn) dan persimpangan Tuban hingga gate masuk bandara jika terjadi peningkatan pergerakan.
Selain itu juga akan ada pengalihan arus dan penutupan sejumlah ruas jalan di wilayah Kuta saat malam tahun baru 2026.
Kecepatan menangani permasalahan di lapangan, kata dia, harus dilakukan dengan koordinasi semua stakeholder.
“Koordinasi ini dapat dilakukan dengan membuat posko terpadu fisik maupun posko digital untuk mengintegrasikan data dari aplikasi para stakeholder,” imbuhnya.
“Mungkin kita bisa mengintegrasikan data semua aplikasi sehingga jika terjadi sesuatu bisa ditangani dengan cepat. Informasinya juga jadi satu dan masyarakat bisa terinformasikan apa yang terjadi,” sambung dia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bid. Koodinasi Konektivitas Kemenko Infrawil, Rustam Efendi turut menekankan pentingnya kecepatan penanganan masalah dalam mengelola arus lalin.
Untuk itu, dia meminta semua pihak betul-betul menyiapkan langkah mitigasi serta contingency plan agar masyarakat dapat menikmati masa libur Nataru dengan aman dan nyaman.
“Sudah ada mitigasi dan contingency plan dari seluruh stakeholders tapi dibutuhkan pola koordinasi yang memungkinkan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, sehingga tidak ada bottleneck dan horror traffic. Kami berharap Nataru tahun ini menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat,” ucapnya.
Antisipasi Cuaca Ekstrem
Tidak lupa, Dirjen Aan menekankan pentingnya koordinasi dengan BMKG lantaran adanya potensi cuaca ekstrem selama masa Nataru, yang dapat memengaruhi operasional bandara dan pelabuhan.
“BMKG sudah punya SOP dan parameter kapan harus ditutup bandara karena faktor alam. Jadi kita harus waspadai, karena menurut perkiraan anginnya kuat, hujan lebat, airnya pasang, kita tidak bisa melawan kondisi alam artinya kita juga harus punya contingency plan di bandara dan pelabuhan,” tutup Aan.
Turut hadir dalam rakor ini Direktur Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan; Direktur Sarana Prasarana SDP Sigit Widodo; Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV Cecep Kurniawan; Kepala BPTD Kelas II Bali Made Suraharta; CEO InJourney Airport; jajaran Ditlantas Polda Bali; perwakilan BMKG Denpasar; perwakilan Dishub Prov. Bali, dan perwakilan Jasamarga. (omy)
