Wartatrans.com, BOGOR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kembali menuai sorotan. Kali ini, keluhan muncul dari lingkungan sekolah dasar di wilayah Bogor, Jawa Barat, terkait dugaan ketidaktepatan distribusi makanan, lemahnya koordinasi dengan pihak sekolah, serta menu yang dinilai monoton dan kurang diminati siswa.
Ironisnya, makanan yang semestinya menjadi sumber asupan gizi anak justru berpotensi terbuang sia-sia. Pasalnya, sejumlah siswa tengah mengikuti pembelajaran daring atau libur sehingga tidak mengambil jatah MBG yang telah disediakan.
Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang mengetahui kondisi pembagian MBG di salah satu sekolah dasar di wilayah Bogor, Kamis (15/10/2026).
“Anak daring pada enggak ambil. Terus lauknya juga telur begitu, bocah dimakan juga enggak,” ungkap sumber tersebut.
Menurutnya, persoalan bukan semata karena siswa tidak hadir di sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas variasi menu yang disajikan.
Keluhan terhadap menu makanan disebut sudah pernah disampaikan. Namun, menurut sumber tersebut, belum terlihat perubahan berarti dari pihak penyedia.
“Sudah dikomplain, tetap saja telur, telur. Diapain tahu, beda bentuk doang,” keluhnya.
Ketika Makanan Bergizi Berakhir Menjadi Pemborosan
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah.
Dalam pelaksanaan MBG, jumlah makanan yang diproduksi semestinya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kondisi kegiatan belajar mengajar.
Ketika siswa mengikuti pembelajaran daring atau sekolah diliburkan, diperlukan mekanisme penyesuaian distribusi agar makanan tidak diproduksi atau dikirim tanpa kepastian penerima.
Jika kondisi tersebut tidak diantisipasi, makanan yang telah dibiayai negara berisiko tidak dikonsumsi oleh sasaran program.
Persoalannya bukan sekadar makanan yang tersisa, melainkan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Setiap porsi MBG memiliki biaya yang bersumber dari keuangan negara. Ketika makanan tidak sampai kepada anak yang membutuhkan atau berakhir menjadi limbah, tujuan program pun tidak tercapai secara optimal.
Menu Bergizi Bukan Sekadar Memenuhi Standar di Atas Kertas
Keluhan lainnya berkaitan dengan variasi menu. Ayam, telur, dan tahu merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan gizi penting. Namun, penyajian yang berulang tanpa mempertimbangkan selera, usia, dan kebiasaan makan anak berpotensi menurunkan minat mereka untuk mengonsumsi makanan tersebut.
Program MBG seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kandungan gizi secara administratif.
Makanan yang disajikan juga harus menarik, layak dikonsumsi, bervariasi, serta sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Sebab, makanan dengan kandungan gizi baik sekalipun tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dimakan oleh anak.
Karena itu, evaluasi MBG tidak cukup hanya menghitung berapa banyak porsi yang diproduksi dan didistribusikan. Perlu pula diperhatikan berapa banyak makanan yang benar-benar dikonsumsi siswa.
SPPG Perlu Mendengar Keluhan Sekolah dan Orang Tua
Keluhan yang muncul di Bogor menjadi pengingat penting bagi pengelola program MBG untuk memperkuat komunikasi dengan sekolah, guru, orang tua, dan penerima manfaat.
Pihak SPPG semestinya memiliki sistem koordinasi yang mampu mengantisipasi perubahan jadwal pembelajaran, termasuk ketika sekolah menerapkan sistem daring atau meliburkan kegiatan belajar.
Selain itu, masukan mengenai menu perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala, bukan sekadar diterima sebagai keluhan tanpa penyelesaian.
Apabila laporan mengenai makanan yang tidak diambil dan menu yang kurang diminati telah disampaikan tetapi belum ditindaklanjuti, kondisi tersebut patut menjadi perhatian pengawas program.
Namun, hingga berita ini disusun, Wartatrans belum memperoleh konfirmasi langsung dari pengelola SPPG terkait maupun pihak sekolah mengenai jumlah makanan yang tidak diambil, mekanisme distribusi saat pembelajaran daring, serta tindak lanjut atas keluhan menu.
Jangan Sampai Niat Baik Presiden Berakhir Sia-Sia
Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Namun, keberhasilan program sebesar ini tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jutaan porsi makanan yang dibagikan setiap hari.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada ketepatan sasaran, mutu makanan, tingkat konsumsi anak, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Kasus yang dikeluhkan di Bogor patut menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam memastikan setiap SPPG menjalankan pelayanan secara responsif dan bertanggung jawab.
BGN perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap makanan yang tidak diambil siswa, pencatatan sisa makanan, serta penanganan keluhan dari sekolah dan orang tua.
Jangan sampai program yang dirancang untuk mengatasi persoalan gizi anak justru melahirkan persoalan baru berupa pemborosan makanan dan anggaran negara.
Sebab, tujuan utama MBG bukan sekadar memastikan makanan sampai ke sekolah, melainkan memastikan makanan tersebut benar-benar sampai ke perut anak-anak Indonesia.*** (Daus)
