Wartatrans.com, JATENG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menemui buruh dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa pada Jumat (1/5/2026). Aksi berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.
Mereka memperingati Hari Buruh Internasional dengan beragam kegiatan. Mulai dari jalan sehat, panggung hiburan, hingga orasi sebagai bentuk penyaluran aspirasi kepada pemerintah.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengapresiasi kegiatan tersebut karena berjalan tertib dan menjaga keamanan. Selain itu, Pemprov akan mengakomodasi aspirasi buruh. Ini karena serikat pekerja dan serikat buruh adalah investasi bagi pembangunan di Jawa Tengah.
“Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan hal penting di Jawa Tengah. Ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah,” kata Gubernur Luthfi di depan massa aksi.
Lebih lanjut Luthfi menyatakan bahwa peringatan May Day bukan hanya kegiatan seremonial. Melalui momentum ini, para buruh mengawal hak dan kewajibannya.
Pemprov Jateng sendiri telah membuat program yang berpihak kepada buruh, di antaranya membentuk ratusan koperasi karyawan dan daycare. Pengadaan koperasi untuk mempermudah buruh mendapat kebutuhan pokok secara terjangkau.
Selain itu ada insentif biaya transportasi menggunakan Bis Trans Jateng. Juga insentif perumahan bagi buruh. “Buruh adalah embrio dalam membangun Jawa Tengah. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Semoga buruh selalu satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama-sama,” katanya.
Tidak hanya turun menyapa langsung massa aksi di luar kantor, Ahmad Luthfi juga mengajak masuk perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Dalam dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa, Gubernur menyerap bermacam aspirasi. Di antaranya kompensasi PHK dari perusahaan, masalah fasilitas jalan yang dilewati buruh ke tempat kerja, angkutan antar – jemput perusahaan, penghapusan sistem outsourcing, penegasan aturan terkait tenaga kerja disabilitas, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan media, pendidikan murah bagi anak buruh, dan tuntutan dari mahasiswa terkait rencana penghapusan prodi tidak sesuai kebutuhan industri. *** (Slamet Widodo)
