Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan layanan angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) tetap beroperasi hingga akhir 2026. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang melibatkan DPR RI, sejumlah kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara transportasi perintis, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Senin (20/7/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, serta jajaran Komisi V DPR RI.
Pertemuan membahas keberlanjutan layanan angkutan perintis pada Semester II Tahun 2026, menyusul keterbatasan alokasi subsidi yang belum mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun. Pemerintah bersama DPR RI sepakat mencari solusi agar pelayanan transportasi bagi masyarakat kepulauan tetap berjalan tanpa mengurangi aksesibilitas.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik di wilayah kepulauan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen memastikan layanan perintis tetap berjalan sehingga masyarakat terus memperoleh akses transportasi yang andal. Berbagai kebutuhan yang disampaikan operator akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyatakan layanan penyeberangan perintis memiliki peran strategis sebagai penghubung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Karena itu, ASDP mengusulkan agar pembiayaan layanan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) sehingga pendanaan layanan publik lebih terjamin dan berkelanjutan.
“Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan pemerataan pembangunan,” kata Heru.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keberlanjutan layanan transportasi di wilayah 3TP merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Karena itu, persoalan pendanaan perlu segera diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi kembali beroperasinya layanan penyeberangan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai Senin (20/7/2026). Ia juga mendukung perubahan skema subsidi menjadi PSO agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin.
Saat ini, tiga kapal kembali melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), serta KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP).
Adapun KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) untuk sementara belum beroperasi karena adanya imbauan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem guna menjamin keselamatan pelayaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah pada prinsipnya mendukung pemenuhan kebutuhan layanan perintis setelah memperoleh penjelasan mengenai kondisi yang dihadapi. Dukungan serupa juga disampaikan COO Danantara Dony Oskaria dan Komisi V DPR RI terhadap penguatan layanan perintis serta usulan penerapan skema PSO.
Heru Widodo menegaskan ASDP akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan layanan penyeberangan tetap aman, andal, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.*** (Omy)
