Wartatrans.com, BANDA ACEH — Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang berlangsung di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan.
Suasana yang sebelumnya berlangsung khidmat setelah rangkaian zikir dan selawat berubah tegang ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di kawasan masjid. Aparat kemudian melakukan tindakan pembubaran untuk mengendalikan situasi.
Ketegangan semakin meningkat setelah terdengar suara tembakan peringatan. Massa yang berada di lokasi sempat bertahan dan tidak langsung meninggalkan kawasan tersebut.
Peristiwa itu menjadi perhatian karena terjadi tepat pada momentum peringatan perdamaian Aceh yang menandai lebih dari dua dekade berakhirnya konflik bersenjata. Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi salah satu simbol penting Aceh pun menjadi latar terjadinya insiden tersebut.
Selain persoalan pengibaran bendera, situasi di sekitar lokasi dilaporkan semakin memanas setelah terjadi aksi perusakan kendaraan dan pembakaran sepeda motor. Peristiwa tersebut memperumit upaya aparat mengendalikan kerumunan.
Sejumlah pihak kemudian mengecam tindakan aparat yang dinilai terlalu represif. Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA), misalnya, menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan tindakan keamanan bersenjata dalam situasi yang berlangsung di sekitar tempat ibadah.
Menurut kelompok tersebut, pendekatan keamanan dalam menghadapi masyarakat Aceh perlu mempertimbangkan pengalaman konflik masa lalu serta karakter perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Namun, insiden tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan simbol identitas dan implementasi sejumlah kekhususan Aceh masih menjadi isu sensitif di tengah masyarakat.
Bagi sebagian masyarakat, pengibaran Bulan Bintang dipandang sebagai ekspresi identitas dan sejarah Aceh. Di sisi lain, penggunaan simbol yang berkaitan dengan sejarah Gerakan Aceh Merdeka tetap memiliki konsekuensi hukum dan politik sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik baru.
Peristiwa di Baiturrahman juga menimbulkan sorotan terhadap Pemerintah Aceh. Sejumlah kalangan mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat ketika muncul persoalan yang menyentuh isu identitas, keamanan, dan kekhususan Aceh.
Momentum 21 tahun perdamaian seharusnya menjadi pengingat bahwa Aceh telah melewati perjalanan panjang dari konflik menuju rekonsiliasi. Karena itu, setiap insiden yang berpotensi membuka kembali luka masa lalu perlu diselesaikan melalui komunikasi, penegakan hukum yang proporsional, serta mekanisme perdamaian yang telah dibangun selama ini.
Insiden di Masjid Raya Baiturrahman sekaligus menjadi ujian bagi semua pihak. Aparat dituntut mengedepankan pendekatan yang terukur, sementara masyarakat juga diharapkan menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperbesar eskalasi.
Dua puluh satu tahun setelah MoU Helsinki, perdamaian Aceh tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni. Ia perlu dirawat melalui keadilan, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, komunikasi politik yang terbuka, dan kemampuan seluruh pihak menyelesaikan perbedaan tanpa kembali menggunakan kekerasan.
Peristiwa di Baiturrahman semestinya tidak menjadi titik balik menuju ketegangan baru, melainkan momentum untuk mengevaluasi kembali bagaimana perdamaian Aceh dijaga agar tetap menjadi milik seluruh masyarakat.*** (Jasa/Agam)
