BANDA ACEH – Gerakan Pemuda Aceh Bersatu (GPAB) mengecam keras pernyataan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang dinilai telah merendahkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di hadapan publik terkait bantuan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Presiden GPAB, Putra Gara, mengatakan penjelasan resmi Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, telah meluruskan informasi mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp2,5 triliun. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah Aceh hanya mengelola Rp9,7 miliar melalui Satker Daerah, sedangkan sebagian besar anggaran tetap berada pada Satker Pusat Kementerian Pertanian dan disalurkan dalam bentuk program serta bantuan langsung kepada penerima manfaat.
Menurut Putra Gara, fakta tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang menyudutkan Mualem tidak berdasar.
“Mualem secara struktural memang Gubernur Aceh. Tetapi beliau adalah Panglima yang secara sosial sangat dihormati oleh rakyat Aceh. Karena itu kami meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman segera menyampaikan permohonan maaf kepada Mualem. Apalagi setelah penjelasan resmi Pemerintah Aceh membuktikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar,” tegas Putra Gara.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah pusat menjaga komunikasi yang baik dengan Aceh, terlebih menjelang 15 Agustus yang diperingati sebagai hari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
“Sebentar lagi tanggal 15 Agustus, hari bersejarah bagi perdamaian Aceh dan Indonesia. Jangan sampai momentum yang seharusnya memperkuat persaudaraan justru dicederai oleh pernyataan-pernyataan yang merendahkan pemimpin Aceh,” ujarnya.
Putra Gara menegaskan bahwa masyarakat Aceh memiliki harga diri yang harus dihormati.
“Aceh tidak kalah perang dengan Indonesia. Kalau Aceh meminta seluruh butir perjanjian damai direalisasikan, bagaimana? Banyak poin Perjanjian Damai Helsinki yang hingga hari ini menurut berbagai pihak di Aceh masih dipandang belum sepenuhnya direalisasikan. Sekarang malah muncul pernyataan yang memfitnah Mualem. Kami rakyat Aceh tidak terima,” tegasnya.
GPAB meminta Menteri Pertanian segera memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Mualem agar polemik tersebut tidak semakin memperkeruh hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh serta semangat perdamaian yang telah dibangun selama ini.*** (Jasa)
