Wartatrans.com, BEKASI – Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi siap menerima siswa akhir Juni 2026 untuk tahun ajaran 2026/2027. Gedung di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, akan menampung 9 ruang belajar atau 3 rombongan belajar (rombel) tiap jenjang, mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap kelas diisi 30 peserta didik, total kuota 270 siswa.
“Insya Allah kegiatan belajar mengajar akan dimulai akhir Juni ini, jumlah siswa sesuai kuota yang telah ditetapkan,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah di Cikarang, Rabu 10 Juni 2026, dikutip Antara, pada Minggu (14/6/2026).
Pembangunan fisik rampung dan masuk tahap finishing. Lahan 5,4 hektare milik pemerintah daerah dihibahkan ke Kemensos sebagai operator.
Fasilitasnya lengkap: asrama putra-putri, ruang serbaguna, ruang makan, ruang ibadah, lapangan mini soccer, basket, dan lapangan upacara.
Kontrak kerja dimulai 2 Desember 2025 dan berakhir 29 Juli 2026. Dua pekan lalu Kantor Staf Presiden (KSP) sudah meninjau progres.
Selain siswa baru, 44 anak asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dititipkan di Sekolah Rakyat (SR) rintisan Kota Bekasi akan dipindah ke sini.
Sasaran utama program Kementerian Sosial (Kemensos) ini adalah anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data terpadu yang diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Alamsyah menyebut untuk jenjang SD masih kurang 65 calon siswa dari data lapangan.
Meski demikian, Pengamat pendidikan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Indra Charismiadji, memberi catatan pada Jumat, 13 Juni 2026, dalam diskusi daring yang digelar Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Barat.
Menurutnya, Sekolah Rakyat menjawab kebutuhan anak putus sekolah akibat ekonomi, tapi risiko besarnya ada pada kualitas pembelajaran jangka panjang.
Data BPS 2024 menunjukkan angka putus sekolah jenjang SMP-SMA di Jawa Barat masih 1,18%. Di Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan mencatat rasio guru-murid jenjang SMA negeri 1:22, di atas standar ideal 1:15 untuk sekolah berasrama.
Sekolah Rakyat rencananya menyediakan asrama dan wali asrama, model _boarding school_ atau sekolah berasrama penuh. Pengalaman Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berasrama di beberapa daerah menunjukkan, biaya operasional per siswa bisa naik 2-3 kali lipat sekolah reguler, karena makan, listrik, dan pengawasan 24 jam.
Indra menyoroti dua titik kritis. Pertama, rekrutmen guru. Sekolah Rakyat belum mempublikasikan skema pengangkatan, sertifikasi, dan tunjangan guru. Tanpa guru tetap yang bersertifikat pendidik, kurikulum merdeka akan sulit berjalan.
Kedua, transisi lulusan. Lulusan Sekolah Rakyat akan bersaing dengan lulusan SMA reguler dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Jika jam belajar efektif, laboratorium, dan bimbingan karier tidak dipenuhi, label “sekolah unggul” hanya jadi jargon.
Semenetara itu, Kemensos menargetkan Sekolah Rakyat memotong rantai kemiskinan antargenerasi. Itu logis: anak miskin ekstrem butuh tempat tinggal, makan, dan akses belajar gratis.
Tapi skala masalah jauh lebih besar. BPS 2024 mencatat 24,1 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, dan 1,9 juta anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah karena alasan ekonomi.
Dengan 270 siswa per kabupaten, kontribusi Sekolah Rakyat Bekasi terhadap 1,9 juta anak itu hanya 0,014%. Artinya program ini tepat sebagai _pilot project_ atau proyek percontohan, bukan solusi massal.
Jika 9 rombel pertama tidak diukur dengan indikator jelas – tingkat kelulusan, skor asesmen nasional, dan angka lanjut kuliah/kerja – maka Rp miliaran yang dibelanjakan untuk gedung dan asrama berisiko menjadi monumen tanpa dampak.
Alamsyah berharap Sekolah Rakyat mencetak generasi berdaya saing. Harapan itu hanya akan tercapai bila Pemkab Bekasi, Kemensos, dan Dinas Pendidikan menyamakan peta jalan: guru profesional, kurikulum terukur, serta sistem _tracking_ lulusan 5 tahun ke depan.
Tanpa itu, “sekolah rakyat” bisa berubah jadi “asrama mahal” yang berdiri megah, tapi gagal mengangkat muridnya keluar dari kemiskinan.*** (Artha Tidar)
