Wartatrans.com, KUDUS — Dugaan keracunan massal kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah. Kali ini, ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada Rabu, 28 Januari 2026. Insiden ini menambah daftar kasus serupa yang sebelumnya terjadi di Semarang, Magelang, dan Grobogan dalam sebulan terakhir.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mustiko Wibowo, mengatakan sebagian siswa sebenarnya telah merasakan gejala sakit sejak Rabu malam. Namun, mereka tetap memaksakan diri berangkat ke sekolah keesokan harinya. “Banyak yang sudah pusing dan diare di rumah, tetapi tetap berangkat. Kondisi mereka kemudian drop di sekolah. Bahkan ada dua siswa yang sempat tidak sadarkan diri,” kata Mustiko, Kamis, 29 Januari 2026.
Menu MBG yang dikonsumsi siswa berupa nasi putih, tempe, ayam, cambah, dan kuah soto. Sejumlah siswa mengeluhkan ayam dalam soto berbau tidak sedap. Beberapa jam setelah makan, mereka mengalami diare hebat, mual, muntah, hingga sesak napas.
“Saya bolak-balik ke kamar mandi sampai enam kali sejak sekitar pukul 22.00 WIB. Ayamnya menurut saya agak bau,” ujar seorang siswi kelas XII yang enggan disebutkan namanya.
Pihak sekolah bergerak cepat dengan mengevakuasi siswa ke rumah sakit. Hingga pukul 12.00 WIB, lebih dari 200 siswa telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit, antara lain RSUD Kudus, RS Sarkies, RS Kumala Siwi, dan RS Aisyiyah. Sebagian siswa lainnya masih menjalani pemeriksaan di Unit Kesehatan Sekolah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga telah melakukan investigasi awal terhadap penyedia katering atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan MBG tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak SMA Negeri 2 Kudus belum memberikan pernyataan resmi.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menjenguk para korban di rumah sakit dan menyatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi pelaksanaan program MBG. Ia mengizinkan siswa yang masih sakit untuk tidak masuk sekolah hingga pulih. “Semua biaya pengobatan ditanggung Pemkab melalui BPJS. Bagi yang belum terdaftar, akan langsung diproses,” kata Sam’ani.***
— Slamet Widodo
