Wartatrans.com, JAKARTA – Bisnis laundry mulai bersiap keluar dari bayang-bayang usaha jasa skala kecil.
Pemerintah memasukkan laundry kiloan, laundry satuan hingga jasa cuci-setrika, dalam Sensus Ekonomi 2026, dengan klasifikasi KBLI 96200 atau Aktivitas Penatu.
Langkah ini menunjukkan laundry telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi jasa yang perlu dipetakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, aktivitas penatu mencakup pencucian, dry cleaning, penyetrikaan dan kegiatan sejenis.
Dalam SE2026, data yang dihimpun mencakup karakteristik usaha, kendala, prospek, kinerja, daya saing, permodalan, investasi, ekonomi digital hingga aspek lingkungan. Pendataan berlangsung 1 Mei-31 Juli 2026.
Di tengah pemetaan tersebut, industri laundry mulai membangun standar baru.
Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) Maria Eva Sriulina menilai, Peraturan Menteri UMKM Nomor 2 Tahun 2026, menjadi momentum penting bagi penguatan posisi usaha laundry dalam ekosistem UMKM.
Eva, sapaannya, menyampaikan pandangan itu dalam roadshow Festival Laundry Indonesia dan Indonesia Best Practice Laundry Awards (IBPLA) 2026 di Aceh pada 25–26 Juli.
Kegiatan tersebut mencakup pelatihan bisnis, teknisi mesin laundry dan pembuatan deterjen.
“Momentum ini harus dimanfaatkan seluruh pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas layanan, kompetensi SDM, serta daya saing agar mampu menghadapi perkembangan industri yang semakin modern,” ujar Eva.
Dia yang juga memiliki ME Laundry Training Centre, dorong penguatan kompetensi yang bisa bersinggungan langsung dengan kebutuhan pelaku usaha.
Roadshow itu berlanjut ke agenda nasional. Festival Laundry Indonesia 2026 dan IBPLA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13–14 September di Gedung SMESCO, Jakarta.
IBPLA diarahkan sebagai sarana benchmarking untuk mengukur praktik usaha terhadap standar terbaik.
Di lapangan, perubahan perilaku konsumen mendorong adaptasi.
Pemilik Good Laundry Bali, Kadek Linda Yudiastari mengatakan, pelaku usaha harus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan.
“Perubahan tidak bisa dihindari. Pelaku usaha harus terus belajar, berinovasi, dan mengikuti kebutuhan pelanggan agar bisnis tetap relevan dan mampu berkembang,” kata Kadek, beberapa waktu lalu.
Masalahnya, naik kelas membutuhkan modal. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mencatat, kredit UMKM hanya tumbuh sekitar 1 persen hingga Juni, jauh di bawah kredit nasional, yang tumbuh 12,6 persen.
Meski demikin, pemerintah sudah menyiapkan instrumen pembiayaannya. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan, sekitar Rp300 triliun disiapkan untuk pembiayaan usaha mikro melalui KUR.
Pernyataan itu sempat disampaikan dalam agenda Kementerian UMKM pada 17 Juli 2026.
“Untuk pembiayaan kita menyiapkan lebih kurang Rp300 triliun, untuk kemudahan pembiayaan UMKM, dengan skema kredit KUR,” ujar Helvi.
Laundry kini bergerak dalam tiga arah: dipetakan negara, distandardisasi industri, dan didorong naik kelas melalui pembiayaan serta akses pasar.
Tantangannya adalah memastikan pelaku mikro memiliki modal, SDM dan sistem operasi yang cukup untuk memenuhi standar baru. (Artha Tidar)
