Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, menegaskan komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus mengawal penguatan otonomi daerah. Menurutnya, daerah harus diberi ruang yang lebih luas agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
Haji Fikri mengatakan, semangat otonomi daerah tidak boleh mengalami kemunduran melalui pengurangan kewenangan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, pemerintah pusat perlu memperkuat peran daerah agar kepala daerah memiliki keleluasaan dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“PKS berpandangan bahwa daerah harus diberikan kewenangan yang memadai untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Jangan sampai kewenangan pemerintah daerah dipangkas karena hal itu justru akan menghambat inovasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Haji Fikri saat ditanya media setelah kegiatan Wasda di Cileungsi, Minggu, 9 Agustus 2026.
Sebagai legislator asal Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Haji Fikri menilai pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kebijakan nasional seharusnya memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain memperkuat kewenangan daerah, Haji Fikri juga menyoroti pentingnya membangun kemandirian fiskal. Menurutnya, daerah harus didorong untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap menjaga iklim investasi serta tidak menambah beban masyarakat.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih besar agar daerah mampu meningkatkan PAD secara kreatif, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.
Peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2024 itu juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan aparatur pemerintah. Oleh sebab itu, PKS mendorong adanya sistem remunerasi yang lebih baik serta perlindungan terhadap hak-hak aparatur dan kepala daerah agar mereka dapat bekerja secara profesional.
“Pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa diwujudkan apabila aparatur negara bekerja dengan tenang, profesional, dan mendapatkan penghargaan yang layak atas tanggung jawab yang mereka emban,” jelasnya.
Lebih jauh, mantan ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu juga menyatakan PKS akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan harus dirasakan secara adil hingga ke daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.
“Penguatan otonomi daerah harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan pembangunan. Daerah yang memiliki potensi harus diberi kesempatan berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” tegasnya.
Haji Fikri berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam semangat kemitraan. Dengan kewenangan yang memadai, kemandirian fiskal yang semakin kuat, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ia optimistis daerah akan menjadi motor penggerak pembangunan nasional sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.*** (Dull)
