Wartatrans.com, SURABAYA – Pelabuhan Ketapang bukan sekadar titik penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.
Di balik aktivitas ribuan kendaraan dan penumpang setiap hari, pelabuhan ini menjadi simpul strategis yang menjaga kelancaran distribusi logistik, mendukung sektor pariwisata, sekaligus memperkuat konektivitas nasional.
Menjawab tantangan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatukan langkah untuk mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (2/7/2026).
Hadir Komisaris Utama ASDP Ahmad Baidhowi, Direktur Utama Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Teknik Nana Sutisna, dan Corporate Secretary Windy Andale.
Audiensi juga dihadiri Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin, Kepala Dinas Perhubungan Nyono, Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja, serta perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa penguatan Pelabuhan Ketapang harus dipandang sebagai pembangunan ekosistem konektivitas, bukan semata peningkatan fasilitas pelabuhan.
Pengembangan kapasitas dermaga, pola operasi kapal, buffer area, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan perlu berjalan secara terpadu agar mampu menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan logistik pada masa mendatang.
Heru menambahkan, pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan pada periode Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pembelajaran penting bahwa peningkatan layanan tidak lagi dapat mengandalkan optimalisasi operasional semata.
Dibutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik dalam jangka panjang, sehingga Pelabuhan Ketapang semakin adaptif terhadap dinamika mobilitas masyarakat, distribusi logistik, maupun perkembangan sektor pariwisata.
Pendekatan inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap dan terintegrasi.
Dukungan Penuh
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang, termasuk mendorong pengembangannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Peningkatan kapasitas pelabuhan perlu disiapkan secara menyeluruh melalui optimalisasi kawasan penyangga di kedua sisi penyeberangan, peningkatan standar kapal, pengembangan konektivitas menuju kawasan Bulusan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan agar menjadi satu kesatuan sistem transportasi yang terintegrasi,” katanya.
Heru menjelaskan, ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan bertahap hingga 2029, meliputi peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pengembangan dermaga baru untuk mendukung kelancaran operasional jangka panjang.
Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas dermaga juga akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan di lintas Ketapang–Gilimanuk.
Rencana tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan dalam beberapa tahun ke depan.
ASDP juga menegaskan bahwa transformasi Pelabuhan Ketapang membutuhkan kolaborasi yang erat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan penyeberangan yang semakin optimal.
“Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, tata kelola, dan kolaborasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi kawasan dalam jangka panjang,” tutup Heru. (omy)
