Wartatrans.com, JAKARTA — Rencana produksi film “Pasukan 1000 Janda” yang mengangkat kisah kepahlawanan Laksamana Malahayati menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Setelah para Seniman dan budayawan Aceh menentang akan judul film tersebut, penolakan judul film kembali menguat saat terjadi diskusi di kantor Dinas Sejarah Angkatan Laut bersama dengan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut, Wira Hady Arsanta Wardhana, Kamis (06/08/2026).
Mereka menilai penggunaan judul tersebut berpotensi mengaburkan nilai sejarah, mereduksi kebesaran tokoh nasional, serta menggeser makna perjuangan Pasukan Inong Balee, pasukan perempuan Aceh yang dipimpin Malahayati. Dalam sejumlah catatan sejarah, Pasukan Inong Balee memang beranggotakan para janda pejuang yang kemudian berkembang dari sekitar seribu menjadi dua ribu prajurit perempuan.
Wira menegaskan bahwa Malahayati merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah maritim Indonesia yang harus dipresentasikan secara utuh.
“Film sejarah memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan narasi yang mendidik. Judul adalah pintu pertama masyarakat memahami sejarah. Jangan sampai judul justru mengaburkan substansi perjuangan Laksamana Malahayati sebagai laksamana perempuan pertama dan pemimpin armada laut Kesultanan Aceh,” ujarnya.
Menurut Wira, identitas Inong Balee tidak sekadar menunjuk pada status para anggotanya sebagai janda, tetapi merupakan simbol keberanian, disiplin militer, patriotisme, dan pengorbanan demi mempertahankan kedaulatan Aceh.
Sementara seniman dan budayawan Aceh, Putra Gara, yang hadir dalam diskusi pun menyampaikan keberatannya terhadap penggunaan judul tersebut. Ia menilai istilah “Pasukan 1000 Janda” lebih mudah memancing sensasi dibandingkan membangun pemahaman sejarah.
“Publik akan lebih mengingat kata ‘janda’ daripada Malahayati. Padahal yang harus diwariskan kepada generasi muda adalah semangat kepahlawanan, strategi perang, dan nasionalisme. Nama Inong Balee memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih bermartabat dibandingkan dikemas menjadi judul yang berpotensi menimbulkan salah tafsir,” katanya seniman yang konsen menulis novel layar belakang sejarah ini menegaskan.
Gara menambahkan, Malahayati bukan sekadar tokoh Aceh, melainkan Pahlawan Nasional Indonesia yang telah menjadi simbol kepemimpinan perempuan di bidang kemaritiman. Karena itu, setiap karya budaya yang mengangkat kisahnya seharusnya menjaga akurasi sejarah sekaligus menghormati nilai-nilai budaya Aceh.
Sementara itu, produser dan praktisi film H. Erieck Teguh Mulyono menilai kebebasan artistik dalam perfilman tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap sejarah dan budaya.
“Film memang membutuhkan pendekatan yang menarik agar menjangkau penonton luas. Namun, ketika mengangkat tokoh nasional, aspek komersial tidak boleh mengorbankan penghormatan terhadap nilai sejarah. Judul adalah identitas sebuah karya. Jika sejak awal memunculkan kontroversi karena dianggap mereduksi tokoh, tentu perlu menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Erick berharap para pembuat film membuka ruang dialog dengan sejarawan, budayawan, masyarakat Aceh, dan institusi terkait agar film yang dihasilkan tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga menjadi media edukasi dan diplomasi budaya Indonesia.
Sejumlah pemerhati sejarah berharap polemik ini menjadi momentum untuk menghadirkan film yang lebih mengedepankan sosok Laksamana Malahayati dan Pasukan Inong Balee sebagai simbol keberanian perempuan Nusantara, tanpa menghilangkan makna historis yang telah diwariskan selama berabad-abad. *** (Septiadi)
