Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mendorong pengembangan transportasi perdesaan yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kendaraan listrik, yang pengadaannya dapat dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Drs. Samsul Widodo, M.A., mengatakan kebutuhan transportasi perdesaan saat ini semakin mendesak seiring menurunnya layanan angkutan di wilayah desa.
“Terus terang yang kami dorong adalah kebutuhan transportasi di perdesaan. Selama ini kalau bicara transportasi selalu banyak di perkotaan, seperti MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta. Tapi transportasi perdesaan justru semakin menurun,” ujar Samsul disela agenda diskusi bertajuk 30 Tahun Refleksi MTI yang digelar di Hotel kawasan Cawang, Jakarta, Senin (22/12/2025).
Ia mengungkapkan, saat ini angkutan perdesaan yang memiliki trayek resmi hanya tersisa sekitar 30 persen dan trennya terus menurun. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan mobilitas masyarakat desa serta distribusi hasil produksi.
Samsul menjelaskan, pemerintah sejatinya telah menyediakan berbagai dukungan konektivitas, seperti tol laut untuk Indonesia Timur, layanan DAMRI, serta pesawat perintis. Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat, terutama di sektor darat.
“Kalau kita bicara astacita ke-6, membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, tentu perhatian terhadap desa harus lebih besar,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Kemendes PDTT membuka peluang agar Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai penyedia modal transportasi perdesaan, termasuk untuk pengadaan kendaraan listrik.
“Apakah dimungkinkan ke depan Koperasi Desa Merah Putih menyediakan modal transportasinya. Koperasi bisa berbisnis penyediaan transportasi perdesaan dengan pengadaan kendaraan, kredit yang lebih murah, subsidi yang lebih ringan, atau bahkan langsung menggunakan mobil listrik,” jelas Samsul.
Menurutnya, kendaraan listrik memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan sumber daya dan efisiensi, sehingga cocok untuk wilayah perdesaan dan daerah perintisan.
“Kendaraan listrik sumber dayanya gampang. Ini bisa menjadi solusi untuk transportasi perdesaan, apalagi koperasi itu harapannya berproduksi. Saat produksi berjalan, pasti membutuhkan pengangkutan. Di situlah transportasi perdesaan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Samsul, Koperasi Desa Merah Putih masih berada pada tahap pembangunan gerai. Pemerintah menargetkan pada tahun depan kegiatan bisnis koperasi sudah dapat berjalan secara bertahap.
“Kami juga minta tolong kepada MTI untuk mendorong bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ikut terlibat dalam penyediaan modal transportasinya. Nantinya bisa bekerja sama dengan DAMRI sebagai operator, atau melalui peluang-peluang lain yang nonfiskal,” katanya.
Ia menambahkan, peluang nonfiskal juga dapat berasal dari pemerintah daerah yang memiliki kapasitas APBD memadai untuk bekerja sama mengembangkan transportasi perdesaan.
Dijelaskan Samsul, saat ini Indonesia memiliki 75.265 desa dan lebih dari 80 ribu koperasi, termasuk di kelurahan. Menurut Samsul, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan berbagai kelembagaan ekonomi yang sebelumnya tersebar di banyak kementerian dan lembaga.
“Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, seluruh kelembagaan ekonomi yang sebelumnya terpisah bisa diintegrasikan menjadi satu. Ini sangat strategis untuk mendukung pembangunan desa, termasuk penyediaan transportasi perdesaan yang modern dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*****)
