Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) maritim Indonesia melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peningkatan Kualitas Lulusan Diklat Kepelautan Berbasis Kebutuhan Industri Maritim Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Forum strategis ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan dengan perkembangan teknologi, regulasi internasional, serta kebutuhan industri pelayaran yang terus berubah.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, menegaskan, peningkatan mutu lulusan diklat kepelautan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya saing sekaligus meningkatkan martabat pelaut Indonesia di tingkat global.
“Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan manifestasi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga dan meningkatkan martabat pelaut Indonesia di kancah internasional,” jelas Samsuddin.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam sistem pelayaran internasional. Laut tidak hanya menjadi urat nadi konektivitas nasional, tetapi juga jalur utama perdagangan dunia yang membutuhkan pelaut profesional dan berdaya saing tinggi.
Dia menjelaskan, industri maritim global saat ini tengah mengalami transformasi besar, mulai dari digitalisasi, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), hingga penerapan regulasi ketat dari International Maritime Organization (IMO) terkait dekarbonisasi dan green shipping.
“Kondisi tersebut menuntut hadirnya pelaut yang tidak hanya memiliki sertifikat kompetensi, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, tangguh, profesional, serta memiliki budaya keselamatan (safety culture) yang kuat,” katanya.
Samsuddin menambahkan, lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan memegang peranan penting dalam mencetak SDM maritim unggul.
Karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu (quality assurance) yang kuat.
Dalam FGD tersebut, pembahasan difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, evaluasi Ujian Keahlian Pelaut (UKP) agar menjadi instrumen penilaian yang semakin valid, objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga lulusan benar-benar memiliki kompetensi sesuai standar nasional maupun internasional.
Kedua, harmonisasi bahan ajar diklat kepelautan agar selaras dengan kebutuhan industri maritim yang terus berkembang. Kurikulum diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga lulusan lebih siap kerja dan kompetensinya relevan dengan tuntutan pasar.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk menghasilkan rekomendasi yang implementatif bagi peningkatan kualitas pendidikan kepelautan nasional.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi dan komitmen. Setiap rekomendasi dan perubahan yang kita rumuskan hari ini akan menentukan kualitas, keselamatan, dan masa depan ribuan pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai belahan dunia,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga mengingatkan bahwa Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah menetapkan pelaut sebagai Special Category of Workers. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kualitas pelaut merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran perdagangan dunia.
Samsuddin apresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan FGD tersebut.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada INSA, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta seluruh panitia dan peserta yang telah menginisiasi forum strategis ini. Saya berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan mampu memperkuat kualitas lulusan diklat kepelautan Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat global,” pungkasnya.
FGD ini turut dihadiri Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi Capt. Antoni Arif Priadi, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Budi Rahardjo, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, jajaran Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP), para pelaksana Ujian Keahlian Pelaut, direktur Politeknik Pelayaran dan Akademi Maritim, serta para praktisi industri maritim. (omy)
