Wartatrans.com, JAKARTA – Jumlah kendaraan di Bali mencapai 5,2 juta unit pada 2024, bertambah sekitar 250.000 unit per tahun.
Emisi transportasi diperkirakan mencapai 41 persen dari total emisi Bali, sementara jangkauan angkutan umum masih terbatas.
World Resources Institute (WRI) Indonesia, organisasi riset independen bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang mengkaji iklim, energi, perkotaan, dan transportasi, menyoroti persoalan ini.
Data WRI menunjukkan sepeda motor mencakup sekitar 62 persen kendaraan di Bali, mobil 33 persen yang di antaranya menggunakan tenaga listrik.
Sedangkan angkutan umum dan transportasi nonmotor masing-masing sekitar satu persen.
Layanan Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan Shuttle Intaran tercatat baru menjangkau sekitar 10 persen wilayah Sarbagita.
Gubernur Bali Wayan Koster tidak mempermasalahkan potensi penurunan pendapatan asli daerah akibat peralihan ke kendaraan listrik.
“Memang sekarang dengan makin banyak penggunaan kendaraan listrik, sumber PAD-nya Bali dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) itu bisa menurun, tapi saya tidak ada masalah,” kata Koster, Ahad (11/10/2026).
Dia juga akan memperkuat kampanye transportasi bersih.
Menurutnya, riset menunjukkan 90 persen polusi udara Bali berasal dari emisi kendaraan bermotor dan pembangkit listrik.
Pada 2025, penerimaan provinsi dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor Rp700 miliar, dari total pajak daerah Rp2,8 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan Bali I Kadek Mudarta mengatakan, enam unit pengisian daya telah terpasang, masing-masing tiga di pool Dishub dan sisi utara GOR Ngurah Rai.
Sebanyak 11 bus listrik bantuan pemerintah pusat melalui GGGI direncanakan beroperasi pada November, melayani rute GOR Ngurah Rai-Universitas Udayana-Garuda Wisnu Kencana.
“Waktu operasional menyesuaikan dengan penyelesaian administrasi hibah dan rencana ceremony launching yang dijadwalkan tanggal 22 Oktober,” kata Mudarta, Kamis (8/10/2026).
Haiqal Rizaldi, Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia, menegaskan manfaat ekonomi subsidi angkutan umum.
“Subsidi Trans Metro Dewata itu bukan pemborosan. Setiap Rp1 subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa memutar 1,88 efektivitas ekonomi di Bali, aktivitas ekonomi di Bali,” jelas Haiqal, Rabu (7/10/2026).
Kebutuhan subsidi layanan itu pada 2027 diperkirakan Rp59 miliar, sementara transfer pemerintah pusat ke Bali berkurang Rp1,9 triliun. (Artha Tidar)
