Wartatrans.com, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai 3 Gedung DPD PKS Kabupaten Bogor, Minggu (6/9/2026).
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 150 peserta tersebut menjadi forum dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang dirasakan langsung oleh warga.
Kegiatan berlangsung dalam beberapa sesi, diawali dengan pemaparan materi mengenai fungsi dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog serta penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Haji Fikri Hudi mendengarkan berbagai masukan, keluhan, dan harapan masyarakat terkait kinerja pemerintahan, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif. Aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus upaya memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu isu yang mengemuka adalah berbagai persoalan di wilayah Kecamatan Cibinong. Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dengan perkembangan kawasan perkotaan yang pesat, Cibinong menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, banjir dan drainase, kemacetan, hingga penataan ruang.
Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian utama. Tingginya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan kawasan permukiman menyebabkan volume sampah yang harus ditangani terus meningkat. Kondisi tersebut diperburuk oleh keberadaan tempat pembuangan sampah liar di sejumlah lokasi.
Persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan. Sampah yang masuk ke saluran air, kali, dan kawasan situ berpotensi mengganggu ekosistem sekaligus meningkatkan risiko genangan dan banjir saat curah hujan tinggi. Sejumlah kawasan perairan, seperti Situ Citatah, Setu Cikaret, dan Situ Cibinong, juga menghadapi tantangan dalam menjaga kebersihan serta kualitas lingkungannya.
Permasalahan drainase turut menjadi perhatian masyarakat. Saluran air yang tidak berfungsi secara optimal serta tumpukan sampah di aliran kali dapat menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran air. Kondisi tersebut memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Selain persoalan lingkungan, masyarakat menyoroti kemacetan dan penataan ruang. Pertumbuhan jumlah kendaraan serta tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan kepadatan di sejumlah ruas strategis, termasuk kawasan pusat perdagangan dan jalur utama Cibinong. Keberadaan bangunan maupun lapak liar di bahu jalan dan bantaran sungai juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam penataan kawasan perkotaan.
Aspek mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan turut menjadi bagian dari aspirasi yang berkembang. Sejumlah wilayah dengan kondisi tertentu masih memiliki risiko longsor ketika terjadi hujan ekstrem, sementara musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air permukaan.
Politisi PKS Jawa Barat itu menegaskan bahwa kegiatan pengawasan bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan sarana untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat didengar dan diperjuangkan melalui fungsi legislatif.
“Pengawasan harus berangkat dari kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, dialog seperti ini penting agar kami memperoleh masukan langsung mengenai pelayanan pemerintah, persoalan lingkungan, infrastruktur, maupun kebutuhan masyarakat lainnya,” ujar Haji Fikri.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat serta mendorong koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangannya.
Ia juga menilai bahwa penyelesaian persoalan perkotaan, seperti sampah, banjir, kemacetan, dan penataan lingkungan, memerlukan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.
“Masukan masyarakat tentu menjadi catatan bagi kami. Persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah perlu terus kita dorong penyelesaiannya, sedangkan persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan harus dikomunikasikan agar penanganannya lebih efektif,” katanya.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut, Haji Fikri berharap komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah semakin kuat. Dengan demikian, proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan penyampaian berbagai masukan dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.*** (Dull)
