Wartatrans.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Penyesuaian dilakukan menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah situasi darurat.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap aman, tepat sasaran, dan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG,” ujar Khairul, Senin (7/9/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Penerapan PJJ mulai dilakukan pada 7 September 2026 dengan durasi yang berbeda di setiap wilayah, mengikuti perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah daerah. Di Provinsi Lampung, PJJ diberlakukan selama dua hari, yakni 7–8 September 2026. Sementara di Provinsi Banten, PJJ berlangsung selama tiga hari, 7–9 September 2026.
Adapun di DKI Jakarta, PJJ mulai diberlakukan 7 September 2026 dengan durasi yang masih menunggu perkembangan kondisi serta kebijakan pemerintah daerah.
Sejalan dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka, distribusi MBG kepada penerima manfaat di satuan pendidikan yang menerapkan PJJ juga dihentikan sementara.
BGN menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan penghentian Program MBG, melainkan penyesuaian mekanisme operasional karena adanya perubahan sistem pembelajaran dalam situasi kedaruratan.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah,” kata Khairul. BGN akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk menentukan langkah berikutnya.
Kebijakan PJJ tersebut mengacu pada ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana dan keadaan darurat. Dengan demikian, aspek keselamatan peserta didik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan keberlangsungan kegiatan di satuan pendidikan maupun pelayanan pendukungnya, termasuk MBG.
Pengawasan MBG Diperketat
Penyesuaian operasional akibat erupsi Anak Krakatau tersebut berlangsung di tengah upaya BGN memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG secara nasional.
Sebelumnya, BGN juga melakukan penertiban terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar. Berdasarkan data yang disampaikan BGN, sebanyak 504 dapur MBG ditutup secara permanen karena dinilai tidak layak.
Kepala BGN Sudaryono juga menegaskan pentingnya memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kelayakan. Makanan yang dinilai tidak layak harus dikembalikan, sementara kepala SPPG yang terbukti lalai dapat dikenai sanksi hingga pemberhentian.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan MBG tidak hanya bergantung pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga pada aspek keamanan pangan, kualitas layanan, serta kesiapan setiap SPPG dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam konteks erupsi Anak Krakatau, BGN kembali menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas. Operasional MBG di wilayah terdampak akan disesuaikan kembali berdasarkan perkembangan kondisi kebencanaan dan keputusan pemerintah daerah.
BGN menyatakan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.*** (Septiadi)
